Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, KULON PROGO - Wakil Bupati Kulon Progo, Fajar Gegana sependapat dengan kebijakan pemerintah pusat yang tidak melarang masyarakat untuk mudik saat lebaran 2021 mendatang.
Namun perlu adanya satu pemahaman dari sisi kesiapan antara pemerintah pusat hingga pemerintah kelurahan.
Juga perlu kolaborasi dalam manajemen lalu lintas dan kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona.
Pihaknya menyarankan adanya pendataan terlebih dahulu terhadap masyarakat yang akan mudik.
"Jadi, berapa persen perantau yang mudik ke kampung halaman, kita juga harus tahu, misalnya dari Jakarta ke Kulon Progo. Jadi kami yang ada di sini tahu siapa saja yang akan mudik lebaran nanti," kata Fajar Gegana, Jumat (19/3/2021).
Tanpa pendataan pemudik, ia khawatir para perantau itu membawa virus, terlebih berstatus positif tanpa gejala (PTG).
Fajar menyarankan bagi perantau yang akan mudik ke Kulon Progo harus membawa dan bisa menunjukkan surat keterangan kesehatan bebas dari Covid-19.
Minimal hasil rapid test antigen sesuai regulasi dari pemerintah pusat.
Nantinya juga akan dilakukan pengawasan di wilayah perbatasan.
Meskipun pengawasan tersebut tidak dilakukan secara terus menerus dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
"Yang terpenting pendataan bagi pemudik dilakukan," tandasnya.
Sementara itu Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis terkait hal tersebut.
Baca juga: Wamendes Budi Arie Soroti Kebijakan Mudik Tahun 2021
Baca juga: Kapolri Sebut Vaksinasi Ribuan Anggota untuk Persiapan Pengamanan Mudik Lebaran
Kendati demikian, Pemerintah Kabupaten Bantul tetap akan memberikan persyaratan bagi warga Bantul yang mudik agar angka kasus Covid-19 tidak meningkat.
"Tentunya ada persyaratan bagi masyarakat yang mudik, misalnya dengan hasil rapid tes antigen atau swab PCR. Ya kita tunggu saja pemerintah pusat seperti apa," katanya.
Vaksin
Dengan tidak ada pelarangan mudik, pihaknya akan menggencarkan vaksinasi Covid-19, sehingga masyarakat Bantul aman jika kedatangan saudara dari luar wilayah.
Ia berharap pemerintah pusat memperbanyak kuota pengiriman vaksin.
"Ya sebaiknya diperbanyak (kiriman vaksin pusat), agar saat libur Lebaran kekebalan warga Bantul sudah terbentuk," ujarnya.
Ia menyebut penanganan Covid-19 di Kabupaten Bantul masih menjadi prioritas.
Untuk itu pihaknya terus menggencarkan 3T (tracing, testing, treatment). Masyarakat diharapkannya tetap mematuhi protokol kesehatan.
Kepala Dinas Perhubungan Bantul, Aris Suhariyanto memperkirakan ada lonjakan pemudik pada Lebaran 2021, dengan tidak adanya larangan mudik oleh pemerintah pusat.
"Karena 2020 ada pelarangan mudik, ada kemungkinan pemudik memutuskan pulang kampung tahun ini," katanya.
Pada Lebaran 2019 lalu, Dishub Bantul mencatat ada sekitar 6.000 kendaraan yang masuk wilayah Bantul melalui tiga pos, yaitu Druwo, Srandakan, dan Sedayu.
Dengan demikian, ia menyebut akan ada lebih dari 6.000 kendaraan memasuki wilayah Bantul pada Lebaran nanti.
"Saat awal pandemi dan ada pelarangan mudik, jumlah pemudik turun drastis. Tahun 2020 kemarin hanya ada 2.000 kendaraan yang mudik. Tetapi karena tahun ini tidak dilarang, tentu akan melonjak. Prediksi kami lebih dari 6.000 kendaraan," ungkap dia.
Untuk antisipasi, pihaknya akan menerjunkan personel di tiap titik yang ada di akses jalan wisata dan lokasi yang berpotensi terjadinya kemacetan. (scp/maw)
Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul Mudik Lebaran? Perlu Ada Pendataan Pemudik, Begini Langkahnya