Cara Polda NTB Tangani Pengunjuk Rasa Mendapat Apresiasi dari Kelompok Masyarakat

TRIBUNNEWS.COM, MATARAM - Beberapa hari terakhir publik ramai mengomentari kinerja kepolisian dengan hastag percuma lapor polisi.

Hastag tersebut muncul berawal dari dugaan pencabulan terhadap seorang anak di Luwu Utara Sulawesi Selatan yang prosesnya dihentikan.

Kemudian peristiwa viral lainnya saat polisi membantung mahasiswa yang tengah berunjuk rasa di Tangerang.

Dan polisi kembali disorot saat Kapolres di Kalimantan Utara menganiaya anak buahnya.

Rentetan kejadian itu membuat kepolisian disorot masyarakat.

Namun lain halnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal, SIK, MH, justru mendapat apresiasi warga saat menemui massa aksi di tengah terik matahari.

Baca juga: Dalam 13 Jam, Polisi Tangkap Tiga Remaja Tersangka Pembegalan Ayah dan Anak di Pagaralam

Apresiasi itu salah satunya datang dari  Lembaga Kajian Sosial dan Politik NTB M16.

Lembaga M16 menilai langkah-langkah Polda NTB dalam menangani aksi unjukrasa mahasiswa sudah sangat humanis, profesional, dan menunjukkan perubahan signifikan menuju Polri yang presisi.

Direktur Lembaga M16, Bambang Mei Finarwanto  mengatakan hal ini nampak dari kesigapan dan keputusan Kapolda NTB Irjen Pol. Muhammad Iqbal, saat turun langsung menangani unjukrasa mahasiswa di Mataram.

"Ada unjuk rasa mahasiswa dan ada gesekan yang membuat mahasiswa terluka. Kapolda langsung memerintahkan bawahannya mengusut dan memberi sanksi kepada oknum anggota yang diduga melanggar prosedur, ini menurut kami luar biasa," kata Didu, sapaan akrab Direktur M16 dalam keterangannya, Selasa (26/10/2021).

Seperti diketahui, aktivis mahasiswa dari himpunan mahasiswa islam (HMI) di Mataram menggelar unjukrasa peringatan dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin, Kamis 21 Oktober 2021.

Dalam aksi di depan gedung DPRD NTB, terjadi gesekan dengan petugas yang menyebabkan satu orang mahasiswa terluka.

Kapolda Iqbal langsung mengatensi kejadian tersebut dan memerintahkan jajaran Propam Polda NTB untuk menyelidiki dan mengusut dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan oknum anggota.