TRIBUNNEWS.COM - Ombudsman Jawa Tengah akan melakukan investigasi terkait tindakan pengamanan aparat kepolisian saat proses pengukuran lahan pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas pada Selasa (8/2/2022).

Ombudsman Jawa Tengah menilai tindakan kepolisian tersebut tidak layak untuk dilakukan karena berpotensi adanya maladinistrasi.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida.

Dikutip dari Kompas.com, investigasi akan dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat soal pengamanan kepolisian dalam pengukuran lahan.

Baca juga: Pasca Konflik di Desa Wadas, Bagaimana Pengaruhnya terhadap Elektabilitas Ganjar Jelang Pilpres 2024

Baca juga: IPW Desak Kapolri Evaluasi Anggotanya Buntut Dugaan Tindakan Represif di Desa Wadas

Siti menduga adanya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait pengamanan dari aparat kepolisian.

Mengenai investigasi yang dilakukan, pihaknya akan melakukan atas prakarsa sendiri atau own motion investigation sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Pendalaman proses investigasi pun akan dilakukan Ombudsman Jawa Tengah dengan meminta keterangan dari Polda Jateng hingga perwakilan warga masyarakat.

"Dalam waktu dekat akan meminta keterangan kepada Polda Jateng, Polres Purworejo, Kanwil BPN Jawa Tengah, Kantah ATR/BPN Purworejo,Pemprov Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Purworejo, dan perwakilan warga masyarakat," jelas Siti, Kamis (10/2/2022).

Siti juga berharap agar para pihak yang berkonflik dapat mengedepankan musyawarah dan tidak menggunakan kekuatan sehingga dapat diselesaikan secara progresif.

Hingga saat ini, Ombudsman Jawa Tengah masih dalam pross pengumpulan data untuk memetakan adanya dugaan maladministrasi.

"Saat ini, kami belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut karena masih dalam proses pengumpulan data dan informasi awal untuk memetakan potensi maladministrasi," jelasnya.

Seperti yang diberitakan Tribunnews sebelumnya, ratusan polisi diterjunkan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo pada Selasa (8/2/2022).

Penerjunan tersebut dalam rangka pengukuran lahan milik warga terkait pembangunan Bendungan Bener.

Dalam proses pengukuran tersebut, diketahui polisi menangkap 23 orang yang diduga hendak bertindak merusuh dengan bukti sejumlah senjata tajam yang dibawa.

Dikutip dari Kompas.com, dugaan polisi itu langsung dibantah oleh salah satu warga Desa Wadas, Siswanto.

Baca juga: Soal Konflik Desa Wadas, Mahfud MD Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Dirinya mengatakan senjata tajam itu digunakan warga untuk bertani di ladang dan membuat kerajinan bambu.

"Kami biasa bekerja di ladang memakai alat-alat itu, seperti arit, bendo, pisau, dan sebagainya."

"Namun saat ratusan polisi merangsek ke Wadas, ada warga yang sedang menganyam besek (kerajinan bambu) pakai pisau lalu langsung dibawa polisi," ujar Siswanto pada Selasa (8/2/2022).

Ganjar Minta Maaf

Terkait situasi yang terjadi di Desa Wadas, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyampaikan permohonan maaf.

Dikutip dari Tribunnews.com, Ganjar meminta maaf karena adanya penangkapan yang dilakukan oleh aparat gabungan dari TNI, Polri dan Satpol PP.

"Karena kejadian kemarin mungkin ada kekerasan betul-betul tidak diamankan. Saya minta maaf," tuturnya pada konferensi persi di Mapolres Purworejo pada Rabu (9/2/2022) siang.

Lalu, Ganjar juga menyampaikan akan melepas warga yang diamankan pihak kepolisian.

Baca juga: Jadi Sumber Konflik Warga Wadas, Apa sebenarnya Batu Andesit Itu?

Pelepasan itu pun sudah dikomunikasikan oleh Ganjar kepada Kapolda Jateng.

"Kemarin malam cukup intens komunikasi dengan Pak Kapolda untuk memantau perkembangan yang ada di Purworejo khususnya di Wadas."

"Kami sudah berkomunikasi sepakat masyarakat yang kemarin diamankan akan dilepas," kata Ganjar.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Suci Bangun DS/Daryono)(Kompas.com/Ika Fitriana/Risak Farasonalia)

Artikel lain terkait Pembangunan Waduk di Purworejo