TRIBUNNEWS.COM, ENAROTALI – Plt. Kepala Dinas (Kadis) Dukcapil Paniai, Provinsi Papua, Washinton membantah isu kerusuhan warga saat melakukan pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk) di kantornya.

Menurutnya, justru Dinas Dukcapil Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, diserbu masyarakat yang antusias untuk mengurus dokumen kependudukan dengan melakukan perekaman KTP-el.

Sehingga foto yang beredar dan disebut-sebut kerusuhan menurutnya tidak benar.

Sebab yang menjadi keunikan di wilayah itu masyarakatnya tidak mengenal budaya antre.

"Itu foto yang ada bukan rusuh, tapi antusias masyarakat yang luar biasa untuk urus dokumen. Uniknya masyarakat di sini tidak kenal budaya antre, semua berebut mau dekat meja pelayanan. Jadi nomor antre yang kami buat sementara tidak berlaku," kata Washinton dalam keterangannya, Rabu (27/4/2022).

Washinton menceritakan, mulanya warga menolak melakukan perekaman KTP-el.

Sebab ada anggapan rekam biometrik irish mata akan menghisap darah.

Dengan pendekatan pribadi, dirinya menemui tokoh masyarakat yang awalnya  keras menolak perekaman KTP.

Baca juga: Ini Pertimbangan Pemerintah soal Terapkan Tarif untuk NIK Dukcapil

"Saya katakan rekam KTP tidak mengandung hal negatif. Akhirnya saya lakukan perekaman secara terbuka, semua bisa lihat sembari menjelaskan tidak ada isap darah waktu lakukan rekam iris mata," paparnya.

Untuk sementara sebutan KTP-el, ia ganti menjadi "kartu bantu".

Sebab selama ini sebutan KTP memiliki kesan negatif, karena didalamnya ada chip yang dianggap setan dan lain-lain.

“Saya ganti sebut 'kartu bantu' karena bisa bantu dipakai di bank, rumah sakit, bandara, kuliah dan seterusnya," ungkap Washinton.

Walhasil, kini masyarakat membludak antusias mau berebut duluan minta dilayani.

Kadis Washinton mengaku masih sangat banyak kekurangan termasuk internal pegawai, kondisi kantor, keamanan, peralatan.