Laporan Wartawan Tribunnews.com, Erik Sinaga 

TRIBUNNEWS.COM, MAGELANG- Wakil Bupati Magelang Edy Cahyana menyoroti kesejahteraan petani tembakau.

Menurut Edy, cukai yang dikenakan terhadap produk industri hasil tembakau (IHT) setiap tahun semakin meningkat.

Akan tetapi peningkatan harga cukai tersebut tidak beriringan dengan peningkatan kesejahteraan petaninya. 

“Saat ini kita melihat cukai rokok naik, harga rokok itu juga semakin mahal. Akan tetapi petani tembakau semakin menyedihkan nasibnya," kata
Edy saat diskusi bedah buku Visioning Indonesia karangan Gus Muhaimin, Selasa (4/10/2022).

Menurut Edy, mayoritas penduduk Kabupaten Magelang berprofesi petani termasuk petani tembakau.

Baca juga: Cegah Misinformasi, Pemerintah Diminta Perbanyak Riset Produk Tembakau Alternatif

Pertanian tembakau meliputi kecamatan Borobudur, Mungkid, Mertoyudan, Kaliangkrik, ngablak, Pakis, Muntilan, dan Ngluwar.

“Saya sudah mengalami pasang surut industri tembakau sejak tahun 1980-an. Jadi tahu betul kondisinya,” paparnya. 

Dulu, katanya, pada tahun 80-90an Petani Tembakau nasibnya sangat makmur. Kesejahteraannya di atas rata-rata petani pada umumnya.

Akan tetapi petani tembakau saat ini semakin menurun jumlahnya. Karena hasil dari tembakau tidak semakin baik harganya.

Pada masa kejayaan Tembakau, tiap Panen di desa bisa ada 20 orang pergi haji.

Kondisi berbeda dengan saat ini, banyak Petani Tembakau yang menggadaikan Sertifikat Tanah, BPKB Kendaraan untuk melanjutkan kehidupan.

“Oleh karena itu saya selaku Wakil Bupati meminta agar Gus Muhaimin saat terpilih nanti betul-betul memperhatikan nasib para Petani. Melalui Kebijakan Presiden kesejahteraan petani harus ditingkatkan. Sebab nasib baik para petani akan mempengaruhi kesejahteraan bidang-bidang lainnya,” kata Edy Cahyana. 

Turut hadir dalam diskusi tersebut Koordinator Koalisi Tembakau for Gus Muhaimin 2024, KTFGM 2024 Bambang Elf.

Bambang Elf mengatakan selama ini Kebijakan cukai yang diterbitkan Pemerintah berorientasi pada pengendalian Konsumsi rokok.

"Kebijakan pemerintah seharusnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat petani dan stake holder tembakau," kata dia.