TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Ribuan warga Surabaya, Jawa Timur dicoret dari daftar penerima bantuan.
Pemerintah Kota Surabaya mengatakan ribuan warga tersebut dicoret karena berdomisili di luar kota.
Baca juga: Apresiasi Bantuan Pemerintah Bagi Korban Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Data Jadi Tantangan Besar
"Ada ribuan KTP (warga) Surabaya yang tidak tinggal di Surabaya," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Kamis (6/10/2022).
Dalam pencocokan tersebut Pemkot menerjunkan petugas lintas sektoral. Mulai dinas terkait, camat, lurah, serta melibatkan RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) hingga Kader Surabaya Hebat (KSH).
Pencocokan data ini guna memastikan bantuan intervensi yang diberikan Pemkot tepat sasaran.
"Apabila data KTP dengan yang ada di lapangan sama, maka intervensi kita akan tepat sasaran," kata Cak Eri.
Saat ini, Pemkot Surabaya mencatat memiliki data 3.034.850 jiwa tinggal di Kota Surabaya. Namun setelah pencocokan, ternyata hanya 2.599.595 jiwa dengan status ada.
Sisanya, memiliki berbagai status berbeda. Di antaranya, 268.428 jiwa status tidak diketahui, 133.212 jiwa statusnya pindah kota, dan 32.670 jiwa dinyatakan meninggal dunia.
Baca juga: BLT UMKM Rencananya akan Disalurkan Mulai Oktober, Ini Cara Daftarnya
Termasuk dari yang berstatus ada, masih terbagi dalam empat kondisi. Yakni, domisilinya sama dengan KK (Alamat KK/ KTP dan alamat domisili sama) sebanyak 2.440.654 Jiwa.
Kemudian, domisilinya berbeda dengan alamat KK namun masih di Surabaya sebanyak 125.561 jiwa. Selanjutnya, KK Surabaya dengan domisili non-Surabaya (luar kota) ada sebanyak 31.750 jiwa.
Terakhir, domisili Surabaya namun KK-nya non-Surabaya ada sebanyak 1.630 jiwa. "Ini kami lakukan pembaharuan terus," katanya.
Dari hasil pencocokan tersebut, Pemkot melakukan perbaruan data. Termasuk, menyesuaikan dengan bantuan yang akan diberikan.
Apabila warga tersebut dinyatakan tidak ada, bantuan kepada warga yang bersangkutan akan dialihkan ke warga ber-KTP Surabaya yang memang berdomisili di Kota Pahlawan. "Dari data itu kita update lagi. Sehingga apa? Biar bantuan ini tepat sasaran," katanya.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini optimistis intervensi yang diberikan pemkot tepat sasaran. Warga yang akan mendapatkan intervensi pemkot telah sesuai syarat.
Baca juga: Manfaat BLT BBM Ringankan Masyarakat dari Gejolak Kenaikan Harga Global