Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengawal kasus kekerasan seksual terhadap anak berusia 17 tahun yang dilakukan tersangka MAA (20) di Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.
Kasus ini berakhir dengan pernikahan antara korban dan pelaku.
Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar menegaskan, penanganan kasus ini seharusnya lebih mengedepankan penyelesaian perkara secara hukum.
Hal ini mengingat korbannya masih berusia anak-anak dan kasus ini diawali dugaan perkosaan atau persetubuhan.
“KemenPPPA mendorong penanganan kasus ini agar dituntaskan secara hukum demi tegaknya hukum yang adil.
Penanganan perkara agar tetap berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku," ujar Nahar melalui keterangan tertulis, Kamis (1/12/2022).
Baca juga: Kolaborasi dengan KemenPPPA, Perusahaan Ini Dukung Anak Sehat dan Bebas dari Diskriminasi
Nahar menyampaikan bahwa KemenPPPA melalui Tim SAPA 129 telah melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Utara.
Diperoleh informasi bahwa telah dilakukan perdamaian antara pihak korban dan pelaku melalui pertemuan yang dihadiri oleh orang tua kedua belah pihak, penasehat hukum, unsur lembaga kemasyarakatan lingkungan (RW) dan pemuka agama (ustadz) pada 11 November 2022.
Hasil pertemuan tersebut adalah adanya kesepakatan antara kedua pihak orang tua untuk menikahkan korban dan terduga pelaku.
MAA juga disebut telah menikah secara siri dengan korban.
“KemenPPPA sangat menyesalkan masih adanya pihak yang melakukan mediasi pada kasus kekerasan seksual terhadap korban usia anak.
Bahkan mediasi dilanjutkan dengan melakukan perkawinan antara pelaku dan korban berdasarkan hasil kesepakatan orangtua kedua pihak yang berperkara,” tutur Nahar.
Dirinya menegaskan perkawinan usia anak yang mengandung unsur pemaksaan merupakan perbuatan melawan hukum, sesuai yang tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).