Cabut Izin Operasi PT GNI

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto, meminta pemerintah mengevaluasi izin operasional PT GNI, karena lalai menjamin keamanan, keselamatan kerja karyawan.

Sebelumnya akhir tahun 2022 terjadi kebakaran tungku smelter yang menewaskan dua orang pekerja, dan kini terjadi bentrok pekerja yang menewaskan dua orang karyawan.

"Pemerintah harus tegas dan adil menyikapi bentrok berdarah ini. Hukum harus ditegakkan agar semua pihak mendapat keadilan sebagaimana mestinya," kata Mulyanto.

Karena itu ia mendesak pemerintah mencabut Izin operasi smelter PT. GNI, kemudian dilakukan “audit teknologi”, bukan hanya terkait soal K3.

Baca juga: Pascaricuh yang Tewaskan 2 Orang di Morowali, Pemerintah Imbau PT GNI Lebih Terbuka dan Profesional

"Yang juga kita khawatirkan adalah pabrik ini mengadopsi sistem teknologi usang, komponen peralatan yang berkualitas rendah, serta manajemen teknologi yang beresiko tinggi dan membahayakan bagi pekerja dan masyarakat," ucapnya.

Jokowi Minta Usut Tuntas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Polri menindak tegas pelaku pengrusakan pada bentrok di GNI.

"Yang jelas beliau (Presiden Jokowi) memerintahkan kepada kepolisian untuk menindaktegas pelaku tindak pidana atau pengrusakan dan pelaku pelanggar hukum," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/1/2023).

Presiden juga, kata Kapolri meminta agar kasus tersebut diungkap hingga terang benderang. Lalu memerintahkan Polri menjaga kemanan di lokasi bentrokan sehingga PT GNI bisa kembali beroperasi.

"Karena ini juga tentunya akan mengganggu tenaga kerja Indonesia yang jumlahnya cukup besar yang tentunya akan terdampak apabila operasional dari perusahaan terganggu," katanya.

Menurut Kapolri PT GNI akan kembali beroperasi pada Selasa 17 Januari 2023.

Terkait hal tersebut ia meminta para pekerja agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Saya imbau kepada seluruh masyarakat dan karyawan untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang belum tentu jelas," katanya.