News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kelompok Bersenjata di Papua

KKB Minta Senjata dan Uang untuk Dibarter dengan Pilot Susi Air, Polri: Tidak Masuk Akal

Penulis: Abdi Ryanda Shakti
Editor: Malvyandie Haryadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Tim gabungan TNI-Polri bersiaga pasca pembakaran sebuah rumah di samping Tower Telkom di Kampung Kago, Papua dan baku tembak dengan anggota gabungan TNI-Polri di Kampung Nipuralome Distrik Ilaga Kabupaten Puncak, pada Sabtu (18/2/2023) oleh KKB Kepala Air pimpinan Titus Murib Kealik. /Foto: Humas Polda Papua.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sempat menawarkan sistem barter antara Pilot Susi Air, Kapten Philips Max Marthin dengan senjata dan uang.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady membenarkan sempat adanya penawaran tersebut dari kelompok pimpinan Egianus Kogoya.

"Sempat ada penyampaian demikian (barter pilot Susi Air dengan uang dan senjata)," kata Benny saat dihubungi, Jumat (24/2/2023)

Namun, lanjut Benny, penawaran barter itu ditolak oleh jajaran TNI-Polri karena tidak masuk akal.

"Namun TNI-Polri tidak tanggapi, hal itu tidak masuk akal," ucapnya.

Sebelumnya, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyampaikan perkembangan pencarian Pilot Susi Air Capt. Philip Mark Mehrtens di Mako Lanud Yohanis Kapiyau pada Kamis (16/2/2023).

Saleh didampingi Kabinda Papua Mayjen TNI Gustav Agus Irianto, Danrem 172/PWY Brigjen TNI JO Sembiring, Danpas III Brimob Brigjen Pol Gatot dan Danlanud Mimika Letkol Pnb Slamet Suhartono.

Pada kesempatan tersebut, Saleh mengatakan sampai saat ini upaya penyelamatan Capt. Philip masih dilakukan dengan pendekatan dialog atau soft approach yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Pemerintah Daerah Nduga.

Baca juga: Pilot Susi Air Disandera, Lemhannas: Tak Ditemukan Keterkaitan Dengan Penahanan Gubernur Papua 

Namun demikian, kata dia, mengingat terbatasnya waktu, aparat TNI-Polri punya standard operasi yang harus dijalankan dalam upaya penegakan hukum agar persoalan tersebut tidak berlarut.

Salah satu hal yang menjadi standard yakni terkait batas waktu.

"Saya tidak bisa sampaikan dan ungkapkan waktunya karena ini suatu hal yang dirahasiakan. Tetapi apabila tiba waktunya, maka TNI Polri akan melakukan penegakan hukum secara terukur, terpilih dan terarah," kata Saleh dalam keterangan resmi Penerangan Kodam XVII Cenderawasih pada Kamis (16/2/2023).

Saleh juga menegaskan kesiapan pihaknya.

Baik aparat TNI maupun Polri yang sudah terpilih dan terseleksi akan melaksanakan tugasnya dengan terukur, terpilih dan terarah.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini