News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kantor Balai Teknis Perkeretaapian Sepi Pasca OTT KPK, Tak Ada Penjaga hingga Gerbang Digembok

Editor: Muhammad Zulfikar
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Suasana kantor Balai Teknis Perkeretaapian Kelas I Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Jalan Candi Prambanan Barat A1, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang yang sepi pasca OTT KPK, Selasa (11/4/2023).

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Pada OTT kali ini, KPK telah menangkap beberapa pihak yang disebut-sebut terkait kasus suap proyek TLO Stasiun Tegal.

Salah satu pihak yang ditangkap KPK disebut adalah pejabat di DJKA Jawa Tengah.

Baca juga: Kemenhub Dukung KPK Usut Perkara DJKA Jateng Terjaring OTT

Usai KPK melakukan OTT, suasana Kantor Balai Teknis Perkeretaapian (BTP) Kelas I Semarang Ditjen Perkeretaapian Kemenhub di Jalan Candi Prambanan Barat A1 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sepi pasca OTT KPK, Selasa (11/4/2023).

Terlihat gerbang kantor dalam keadaan tergembok rantai.

Hanya ada mobil operasional Alphard dan elf sebagai kendaraan penanganan kecelakaan kereta api.

Dikutip dari Tribunjateng.com, tidak satupun karyawan kantor yang ada di lokasi pada Selasa (11/4/2023) petang.

Hanya ada satu karyawan sebagai office boy yang hendak masuk ke kantor.

Baca juga: KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah dan Dolar AS Terkait OTT Pejabat DJKA Jateng

Karyawan itupun kesulitan masuk ke kantor karena dalam keadaan terkunci.

Tidak ada satu pun satpam yang berada di lokasi.

Sebelumnya, Kemenhub menyatakan belum dapat memberikan penjelasan detail terkait ramainya pemberitaan adanya pejabat di Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub yang terjaring OTT KPK pada Selasa (11/4/2023) di Semarang.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati melalui pernyataan resminya mengutarakan apabila hingga Selasa (11/4/2023) malam ini pihaknya belum mendapat informasi resmi dari KPK maupun pihak lainnya.

"Kami masih menunggu pernyataan resmi dari KPK untuk melakukan langkah selanjutnya."

"Kemenhub sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam hal ini," ucap Adita seperti dikutip Tribunjateng.com, Selasa (11/4/2023).

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini