Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Polemik pengembalian uang tabungan siswa SD di Pangandaran, Jawa Barat, nampaknya masih jadi sorotan.
Asep Noordin selaku Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran pun turut angkat bicara.
Asep menyoroti esensi siswa menabung di sekolah.
Ia mengatakan, menabung di sekolah adalah untuk melatih anak menyisihkan sebagian uang jajan.
Bukan orang tua yang justru menabung.
"Nah, tentu esensi dari menabung ini adalah bagaimana siswa dilatih untuk menyisihkan sebagian uang jajannya dengan ditabungkan," ucap Asep.
"Seperti orang tua menabung di SD sampai Rp 100 ribu per hari, saya kira bukan siswanya yang menabung tapi itu orang tuanya," ujar asep, dikutip dari TribunJabar.id.
Asep pun menjelaskan, ada arahan dari pemerintah pusat yang mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan menabung dengan sistem satu siswa satu rekening.
Ia memberikan solusi, bagi para siswa untuk menabung di bank.
"Dan solusinya di Pangandaran sendiri, kebetulan ada Bank Perumda BPR BKPD milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang tentunya itu mitra Pemda dan memiliki program menabung satu siswa satu rekening."
"Jadi, siswa tidak menabung di sekolah atau ke guru tapi langsung menabung di bank."
"Dan saya kira, tabungannya jauh lebih aman," ucap Asep.
Ia juga berharap, Pemkab Pangandaran bisa mengarahkan siswa untuk menabung di bank.
"Itu sudah ada programnya, tinggal kita dorong untuk bagaimana agar siswa nyaman dan aman saat menabung," ujarnya.
Ia juga berharap, program tersebut bisa dilaksanakan di Kabupaten Pangandaran.
"Saya kira, program ini positif dan harapan kita adalah program ini (menabung satu siswa satu rekening) bisa dilaksanakan di Kabupaten Pangandaran," ucapnya.
Baca juga: Guru di Pangandaran Belum Kembalikan Uang Tabungan, Orang Tua Siswa akan Tempuh Jalur Hukum
Asep juga menilai langkah Bupati Jeje Wiradinata membuat tim khusus untuk penanganan kasus tabungan siswa ini cukup responsif.
"Saya kira sudah teridentifikasi, termasuk jumlah nilainya (Rp 7,47 miliar di Kecamatan Cijulang dan Parigi). Tinggal, seperti apa langkah-langkah selanjutnya," katanya.
Mengutip TribunJabar.id, ia mengatakan, ada yang harus diprioritaskan dalam pengembalian uang tabungan ini.
"Seperti, ada siswa ataupun orang tua siswa yang secara ekonomi tidak mampu."
"Nah, tentu hal ini harus diperhatikan. Karena, kita khawatir siswa tidak bisa melanjutkan sekolahnya ke jenjang berikutnya," ucap Asep.
Pihaknya melalui Komisi IV telah berkoordinasi dengan tim khusus untuk menyusun langkah-langkah tepat yang harus dilakukan.
"Tapi, untuk sekarang yang penting bagi kita adalah bagaimana tim khusus bisa memilah mana siswa-siswa mampu dan tidak mampu."
"Jangan sampai, gara-gara uang tabungan, siswa tidak bisa melanjutkan sekolah," kata pungkas Asep.
(Tribunnews.com, Renald)(TribunJabar.id, Padna)