TRIBUNNEWS.COM - Inilah kabar terbaru soal relokasi warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau, yang terdampak oleh pembangunan strategis nasional Rempang Eco City.
Diketahui, beberapa waktu lalu kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam didatangi ribuan orang yang berunjuk rasa mengenai relokasi warga Rempang.
Kini, kantor BP Batam datangi warga rempang yang terkena relokasi.
Mereka mendatangi rumah per rumah warga untuk menyelesaikan masalah relokasi warga yang terdampak pengembangan kawasan Rempang Eco City.
Rempang Eco City merupakan kawasan strategis nasional yang diklaim bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
BP Batam dalam mendatangi warga mengambil langkah-langkah pendekatan humanis.
Baca juga: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kecam Kekerasan dan Penggusuran Terhadap Warga Pulau Rempang
Tak hanya melakukan sosialisasi, mereka juga menerima aspirasi dan keluhan warga.
Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad mengatakan, pendekatan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas kawasan Rempang.
"Sesuai arahan Kepala BP Batam sejak awal, pendekatan humanis merupakan komitmen kami untuk melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap warga," ujar Sudirman, Sabtu (16/9/2023).
Ia berharap, warga yang terdampak relokasi mau mendaftarkan diri untuk direlokasi ke tempat yang baru tanpa paksaan.
"Alhamdulillah, banyak warga yang mulai membuka diri dan mendaftar. Hal ini dilakukan oleh mereka tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga warga yang mendaftar terus bertambah di hari berikutnya," tutupnya.
Baca juga: Soroti Proyek Rempang, PGI Minta Pemerintah Hormati Hak Masyarakat
Menteri Investasi Datang ke Batam
Menteri Investasi dan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia hari ini kunjungi Kota Batam, Minggu (17/9/2023).
Mengutip TribunBatam.id, kedatangan Bahlil ke Batam untuk membahas percepatan pengembangan kasawan di Rempang yang merupakan Program Strategis Nasional 2023.
Selama kunjungan, Bahlil akan mengadakan pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi untuk melakukan koordinasi.
Para pejabat tinggi tersebut yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR, Wakapolri, Wakil Jaksa Agung, Kepala BIG, Gubernur Kepri, Kepala/Wali Kota Batam dan Forkopimda Provinsi Kepri.
Sebelumnya, Bahlil telah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berangkan ke Batam guna mengawal percepatan pengembangan kawasan Rempang.
(Tribunnews.com, Renald)(TribunBatam.id, Aminudin)