"Pada periode 2021-2023, Pemprov Sulsel tidak pernah membuat kebijakan untuk menambah utang," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Irwan Hamid juga mengungkap utang Pemprov Sulsel era Andi Sudirman Sulaiman (ASS) menjabat Gubernur tersisa Rp 54 miliar dari total Rp 1,2 triliun. Utang itu disebut telah ada sebelum tahun 2022.
"Tersisa kurang lebih Rp 54 miliar dan akan diselesaikan pada APBD Perubahan," kata Irwan Hamid.
Dia merinci, Pemprov Sulsel awalnya memiliki utang Rp 1,8 triliun. Namun ada Rp600 miliar di antaranya tidak masuk hitungan lantaran dianggap sebagai utang jangka panjang, sehingga yang terhitung hanya Rp1,2 triliun.
Asal Utang Pemprov Sulsel
Dari catatan DPRD Sulsel, utang 1,2 triliun itu masing-masing dari utang Program Pemulihan Ekonomi (PEN), Dana Bagi Hasil (DBH), hingga utang pekerjaan proyek yang belum terbayar sejak tahun 2021-2022.
Hal itu dibenarkan, Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif saat diwawancarai, Selasa (5/9/2023).
Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulsel itu pun berharap kepada Pj Gubernur Sulsel yang baru saja dilantik, agar bisa melunasi utang-utang pemprov.
Selain itu, program-program yang belum dituntaskan Andi Sudirman Sulaiman segera direalisasikan.
"(Harapannya agar) menuntaskan Utang 2022- 2023, utang PEN, utang DBH, dan utang pekerjaan yang tidak terbayar (sejak) 2021-2022," kata Syaharuddin Alrif, Selasa (5/9/2023) pukul 12.44 Wita.
Artinya, kurang lebih 2 jam Bahtiar Baharuddin dilantik menjadi Pj Gubernur Sulsel, DPRD Sulsel sudah menyinggung soal utang peninggalan Andi Sudirman Sulaiman.
Orang berbeda, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Andi Irwadi Natsir juga menyinggung soal utang pemprov.
"Paling utama, menuntaskan program-program prioritas serta penyelesaian beberapa utang Pemprov Sulsel," kata Andi Irwadi Natsir.
Ia juga berharap agar kehadiran Bahtiar bisa melanjutkan program-program pembangunan pemerintahan sebelumnya yang belum tuntas.
"Harapan kita kepada gubernur baru, tentu kita mengharapkan kehadiran beliau memberikan kesejukan, kedamaian dalam mengelola pemerintahan," tandasnya.