TRIBUNNEWS.COM - Ribuan buruh dari Jawa Barat bakal lakukan demo di Jakarta, Rabu (1/5/2024).

Ribuan buruh tersebut bakal berunjuk rasa di depan Istana Negara untuk menuntut dihapuskannya UU Cipta Kerja.

Dari puluhan ribu buruh yang akan berunjuk rasa, lima ribu di antaranya dari Karawang, Jawa Barat.

"Tuntutannya, hapuskan Undang-Undang Cipta Kerja," ujar Wakil Ketua SPSI Karawang, Suparno, Selasa (30/4/2024).

Suparno memastikan, tak akan ada sweeping yang dilakukan para buruh saat berangkat ke Jakarta. Pada hari yang sama, ujar Suparno, tak ada perayaan yang mereka lakukan di Karawang.

Perayaan May Day di Karawang baru akan dilaksanakan esok harinya pada 2 Mei. Para buruh akan berkumpul di Lapangan Galuhmas Desa Sukaharja untuk melakukan bakti sosial seperti donor darah, bazar murah, dan santunan yatim-piatu.

"Ada juga kegiatan sunatan massal untuk anak-anak buruh yang terkena PHK," ujarnya.

Seperti halnya di Kabupaten Karawang, aksi-aksi pada Hari Buruh kali ini juga tak akan dilakukan pada 1 Mei. Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar, Roy Jinto mengatakan Mayday tahun ini terpusat di Jakarta.

"Aksi Mayday dipusatkan ke Jakarta dengan tuntutan cabut Omnibus law UU Cipta Kerja dan tolak upah murah," katanya, kemarin.

Roy mengatakan, mereka juga akan mengirimkan 5 ribuan buruh ke Jakarta, Rabu ini. Ia memastikan tak ada mogok massal pada hari H peringatan Mayday. Sebab, ujarnya, tanggal 1 Mei sekarang sudah menjadi hari libur nasional.

Pemerintah Kota Bandung juga memastikan tak ada aksi demo turun ke jalan pada peringatan hari buruh Internasional 2024. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Andri Darusman mengatakan bahwa untuk peringatan hari buruh akan dilakukan Minggu (5/5) di Harris Convention Center Festival Citylink, kota Bandung. Rencananya akan diikuti sekitar 1.500 perwakilan pekerja buruh dari dunia usaha Kota Bandung.

Dari Kabupaten Bandung Barat (KBB) dilaporkan, seratusan buruh dari KBB juga siap bergabung dengan puluhan ribu buruh se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta. Koordinator Koalisi 5 Serikat Pekerja Bandung Barat, Dede Rahmat, mengatakan mereka akan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan bus dan mobil kecil. Mereka mereka akan mewakili FSPMI, SPN, dan SPSI.

Tuntutan unjuk rasa pada peringatan May Day 2024 ini, ujar Dede, masih tetap, yakni menolak UU Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 karena banyak dampak buruk pada para pekerja.

"Tuntutan yang kedua hapus outsourcing dan tolak upah murah karena itu dampak dari UU Cipta Kerja. Tapi ada yang sangat memberatkan pekerja yaitu diberlakukan PPH 21, jadi sudah upah murah kena pajak," kata Dede.

Pemberlakuan PPH 21t, ungkap Dede, sangat mereka rasakan terutama ketika menerima tunjangan hari raya Idulfitri, karena semuanya terkena potongan pajak.

"Jadi tindak lanjutnya kita akan aksi dulu di Jakarta, nanti setelah May Day ini kita akan melakukan aksi di daerah. Tapi karena regulasi (May Day) dibuat di pusat maka kita akan fokus dulu ke sana," ujarnya.

Anggota DPRD Jawa Barat, Haru Suandharu mengatakan pemerintah harus ambil peran untuk menjembatani buruh dan pemilik modal usaha untuk sama-sama memperjuangkan kesejahteraan. Undang-Undang Cipta Kerja, diakui Haru, memberatkan buruh.

“Mudah-mudahan revisi UU Cipta Kerja bisa disetujui juga oleh instansi yang lain. Kalau tidak perjuangan kita masih panjang, karena yang kemarin menyetujui ada revisi hanya oposisi,” ujar Haru, saat dihubungi, kemarin.

Haru berharap pemerintah bisa memperhatikan segala aspek dalam membuat sebuah peraturan yang baik.

“Mestinya pemerintah lebih di tengah, antara pemilik modal pengusaha dan para buruh, artinya semuanya mengerti. Tapi kalau salah satunya dianggap terlalu condong, buruh akan teriak. Begitu pula sebaliknya. Memang sulit tapi inilah tugas pemerintah yang harus bisa adil dan bijaksana,” kata Haru.

Pengamat Ekonomi UNPAS, Acuviarta Kartabi mengatakan dialog antara para pengusaha dan buruh harus dilakukan.

“Menurut saya buruh tidak pernah memberatkan pengusaha, sepanjang perusahaan mampu. Wajar saja untuk melakukan aksi dan saya setuju untuk dilakukan revisi [UU Cipta Kerja],” ujarnya, kemarin.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Hari Ini Ribuan Buruh Jabar Akan Demo di Istana Negara, Ini yang Mereka Tuntut