Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi bertemu dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (16/5/2024).

Pertemuan itu digelar di Ruang Sekretariat Komisi V DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI fraksi PPP Muhammad Iqbal dan anggota Komisi V DPR RI fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat menerima langsung kedatangan Mahyeldi di Gedung DPR.

Ada pun kedatangan Mahyeldi untuk membahas penanggulangan bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera Barat.

"Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada DPR RI telah diberikan ruang mempresentasikan beberapa hal berkaitan dengam bencana alam di Sumatera Barat," ujar Mahyeldi.

Diungkapkan Mahyeldi, pada pertemuan tersebut pihaknya meminta dukungan peralatan untuk menanggulangi darurat bencana banjir dan tanah longsor.

Baca juga: Pemerintah Kerahkan Teknologi Modifikasi Cuaca hingga Alat Berat Atasi Banjir & Longsor di Sumbar

"Karena memang peralatan yang digunakan adalah bisa difungsikan untuk pengerjaaan yang lain, mudah-mudahan ini akan ada dukungan," ucapnya.

Mahyeldi mengungkapkan satu di antara fokus terkait putusnya akses jalan di Padang Panjang karena jalan tersebut.

Dia berharap bantuan Komisi V DPR untuk meminta Kementerian PUPR segera memperbaiki jalan rusak agar akses transportasi bisa segera pulih.

"Ini juga harapan kami untuk jadi prioritas, secara bertahap mungkin dalam beberapa hari ini bisa untuk kendaraan roda dua, setelah itu mungkin bisa untuk kendaraan ringan kendaraan pribadi, setelah itu baru nanti jangka panjangnya untuk kendaraan bus dan kemudian kendaraan berat lainnya, karena ini jalur yang vital untuk Sumbar," ucapnya.

Untuk meminimalisir dampak bencana kedepannya, Mahyeldi juga meminta dukungan pembangunan cekdam, mengingat ada 15 sungai yang berhulu di Gunung Marapi.

"Berangkat dari pengalaman Jogja, Jogja yang sungainya 10 sabodamnya itu 250 buah, dan kita di Marapi Sumbar sungainya 15 cekdamnya baru dua," ucapnya.

"Sebenarnya sudah saya rencanakan beberapa tahun yang lalu mudah-mudahan kita harapkan bisa dilaksnaakan sabodam ini, sehingga bisa meminimalsiir korban dan efek dari longsoran banjir apalagi ini lahar dingin yang berpotensi yang akan berakibat kepada masyarakat," imbuhnya.

Sehingga, lanjut Mahyeldi, pihaknya telah mengkalkulasikan setidaknya butuh dana hingga Rp 1,5 Triliun untuk penanggulangan banjir, yakni pembangunan cekdam.

"Secara total tadi ada lebih kurang Rp1,5 Triliun," ucapnya.

Sementara itu, dalam hal penanganan korban, Mahyeldi menyebut saat ini warga masih bertahan di tempat-tempat pengungsian.

Terkait relokasi warga, pihaknya masih berkomunikasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk memetakan wilayah yang aman dari bencana.

"Untuk korban per hari ini yang rumahnya rusaknya kita sudah merencanakan untuk membangun rumah mereka bagi yang sudah ada tanahnya itu kita langsung bangun yang aman," katanya.

"Untuk relokasi ini, kita komunikasi dengan Kanwil pertanahan untuk relokasi yang aman. InsyaAllah, sudah berkomitmen untuk membantu," lanjutnya. 

Wakil Ketua Komisi V DPR Muhammad Iqbal memastikan pihaknya akan mengkomunikasikan kepada kementerian terkait, untuk menanggulangi bencana alam di Sumatera Barat, termasuk soal anggaran Rp 1,5 Triliun.

"Berkaitan dengan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun salah satunya adalah untuk membangun cekdam-cekdam tadi agar juga terjadi lahar dingin lagi bisa terhambat dan tidak memakan jiwa lagi di masyarakat," ucapnya.

"Doakan saja agar anggaran yang diminta oleh Pemprov Sumbar melalui Pak Gubernur sebesar Rp 1,5 triliun itu bisa terealisasikan dalam waktu dekat ini ataupun tahun 2025 mendatang," pungkasnya.