Ia juga merasa sangat kecewa terhadap pemerintah karena tidak berpihak kepada rakyat kecil.

"Engga ada pri kemanusiaan, engga ada hati nurani, saya belum dapat kontrakan, pindah pindah kemana," ucapnya.

Karena tak tahu lagi harus kemana, Sri Hayati dan suaminya kini terpaksa tidur di sebuah pos yang terbuat bambu yang tak jauh dari bekas lapaknya.

Di dalam pos tersebut, ia tidur di atas bale bambu beralaskan karpet. Area yang sempit itu juga menjadi kamar sekaligus dapur.

"Saya tidur di pos, itu tadinya mau dibongkar, cuma suami saya menghalami, kata saya ini mah pos karang taruna, saya mau tidur di sini sementara saya belum dapet kontrakan, tadinya mau di bongkar," katanya.

Sri Hayati mengaku telah memiliki kontrakan, akan tetapi tempat tersebut tidak cukup untuk ia beristirahat dan juga menyimpan barang dagangannya.

"Ngontrak rumah kecil, engga masuk tuh barang-barang masih pada di situ, buat tidur mah susah, malem kayaknya mah tidur di sini, sama suami, anak sama uwa-nya," katanya.

Baca juga: PT Pelni Buka Rekrutmen Pegawai Laut Kapal Barang Status PKL 2024, Simak Posisi dan Syaratnya

Ancam Golput di Pilkada

Pedagang kaki lima yang terdampak dari penertiban pun kecewa terhadap pemerintah karena dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Pedagang yang merupakan warga Kecamatan Cisarua itu juga kecewa dengan wakil rakyat yang hanya datang di saat membutuhkan suara.

Sementara itu, di saat seperti ini mereka harus berjuang sendiri untuk mempertahankan tempatnya mengais rezeki.

"Iya banyak janji-janji manis semua itu pemerintah, tetep aja kita cari makan sendiri. Udah jadi mah mana? Pemerintah mana? Caleg-caleg mana? dia yang berkuasa, dia yang kenyang," ujar Cici, salah satu PKL di sekitaran Masjid Atta'Awun, Senin (24/6/2024).

Bahkan, saking kecewanya dengan para politisi, Cici menegaskan tidak akan memberikan hak suaranya pada konstestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

"Engga, engga akan (nyoblos), kecewa pokonya, engga melihat ke bawah, tapi pembangunan besar terus diizinin," ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Eti, PKL yang juga terdampak penertiban oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.