Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto  

TRIBUNNEWS.COM, PENAJAM PASER - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik mengatakan, dampak sosial kemasyarakatan yang masih terjadi akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun ia meyakini setiap masalah akan selalu ada solusi bila semua mau berkomunikasi dengan baik.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri memastikan pemerintah berusaha menyejahterakan rakyatnya, termasuk warga sekitar IKN.

Baca juga: Kasetpres Luncurkan Logo HUT Ke-79 RI, Maknanya tentang IKN?

"Saya wajib membantu dan memastikan masyarakat saya terlindungi serta terpenuhi hak-haknya," tegas Akmal Malik saat menghadiri Sosialisasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) dalam rangka Percepatan Perolehan Tanah di Wilayah Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Rapat VIP Abipraya Sepaku, Kamis (27/6/2024).

Melalui keterangan tertulisnya, Akmal mengatakan, kehadiran IKN di Kaltim adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena selama ini Indonesia identik dengan Jawa sentris, karena pembangunan dan ekonomi terpusat di sana.

Kepindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang Indonesia sentris, bukan lagi Jawa sentris.

Pemerintah meyakini IKN di Kaltim akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan sentra-sentra baru di Kalimantan dan wilayah timur Indonesia.

"Saya orang Padang, Pak Danrem orang Medan juga Pj Bupati. Kami semua mendukung IKN, masa orang Desa Pemaluan tidak mendukung IKN," canda Akmal.

Ia pun mengisahkan kala dirinya masih menjabat Pj Gubernur Sulawesi Barat, ia memberangkatkan ratusan perahu sandek menuju Balikpapan, Kalimantan Timur.

Baca juga: Jadi Zona Bebas Stunting, IKN Bakal Dihuni Hanya 2 Juta Penduduk

"Itu semangat kami mendukung IKN. Tanpa biaya pemerintah, tidak memakai dana APBD," tegasnya.

Tokoh Masyarakat Desa Pemaluan, Sahdin mengungkapkan Desa Pemaluan adalah desa tua yang sudah lama terbentuk sejak Kesultanan Paser (sebelum Kabupaten Penajam Paser Utara terbentuk).

"Kami hidup berladang (bercocok tanam) di kawasan Desa Pemaluan sejak nenek moyang kami, hingga banyak masuk perusahaan sampai IKN ini," sebut Sahdin.

Meski kebiasaan warga setempat melakukan ladang berpindah, mereka tak setuju disebut sebagai perambah hutan.

Baca juga: Rupiah Melemah, Faisal Basri Harap Dana IKN Dialihkan Sementara Untuk Subsidi Pangan Masyarakat

Sebab mereka hanya melakukan ladang berpindah di sekitar kawasan Desa Pemaluan.

"Jadi kampung kami ini kampung tua yang ada sebelum zaman kemerdekaan," bebernya.

Menyimak respons masyarakat, Pj Gubernur Akmal Malik meminta seluruh pihak terkait program PDSK untuk segera melakukan pertemuan lebih lanjut di lapangan.

"Saya mau bertemu langsung dengan masyarakat di lapangan. Saya akan datang nanti ke lokasi warga Desa Pemaluan untuk bersilaturahmi," pinta Akmal.

Sosialisasi dan pertemuan itu dipandu Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kaltim Siti Sugiarti, dihadiri Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, Deputi Bidang Sosial Budaya Otorita IKN Alimuddin, Pj Bupati PPU Makmur Marbun.

Baca juga: Korea Selatan Berpeluang Jadi Investor di IKN

Hadir jajaran Forkopimda Kabupaten Penajam Paser Utara. Sosialisasi juga dihadiri ketua adat Pemaluan, tokoh masyarakat Pemaluan, lurah Pemaluan, para ketua RT dan warga Kelurahan Pemaluan.