Kelima, seluruh hasil tes langsung ditayangkan dan ditandatangani peserta serta pengawas. Setiap habis pelaksanaan tes, peserta juga dipersilakan mengisi survei kepuasan yang dilakukan secara terbuka.

Keenam, untuk tahapan tes kesehatan, peserta yang tidak memenuhi syarat juga diberikan kesempatan melakukan konsultasi kesehatan di Bid Dokkes Polda NTT dan Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.

"Khusus pemeriksaan kesehatan II, uji laboratorium menggunakan pihak ketiga yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Ketujuh, panitia pun tidak bisa mengubah hasil perolehan nilai karena sudah diolah dalam sistem dan peserta pun sudah mengetahui nilai setiap selesai tahapan pendaftaran.

Baca juga: Viral Casis Akpol Polda NTT Banyak dari Wilayah Lain, Karo SDM Tegaskan Mayoritas Putra Daerah Asli

"Dalam semua tahapan rekrutmen juga libatkan pengawas internal dan pengawas eksternal untuk mengawasi proses seleksi secara transparan, proses kelulusan seleksi Catar dan terpilihnya Catar yang mengikuti seleksi TK Pusat Akpol di Semarang," kata Kapolda Daniel.

Adapun 11 orang peserta yang dinyatakan lulus terpilih sidang kelulusan Tk Panda adalah 1 orang asli putra daerah NTT, ⁠5 orang putra daerah yang lahir dan besar di NTT dan lima orang pendatang yang sudah menetap di NTT.

Karo SDM Polda NTT, Kombes Satria Yusada saat dihubungi, Sabtu (6/7/2024) menyebut dalam proses perekrutan calon taruna Akpol sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan pengawasan ketat.

"Dalam semua tahapan rekrutmen juga melibatkan pengawas internal dan pengawas eksternal untuk mengawasi proses seleksi yang transparan," tuturnya.

"Proses kelulusan seleksi calon taruna dan terpilihnya calon taruna yang mengikuti seleksi TK Pusat Akpol di Semarang," sambungnya.

Kompolnas Minta Klarifikasi Kapolri

Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas telah meminta klarifikasi dari Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo terkait kegaduhan dalam seleksi taruna Akademi Kepolisian (Akpol) asal Nusa Tenggara Timur.

Dalam tahap seleksi, pendidikan, dan pembentukan sumber daya manusia, Polri diingatkan agar tidak main-main. Transparansi dan akuntabilitas harus dikedepankan.

”Sudah (menyurati Kapolri). Minta klarifikasi atas kasus menonjol,” ujar Albertus Wahyurudhanto, komisioner Kompolnas, lewat sambungan telepon kepada Kompas di Kupang, Selasa (9/7/2024).

Menurut Albertus, Kompolnas sudah merekam kegaduhan publik itu lewat pemberitaan media massa. Tanpa harus menunggu laporan, Kompolnas menjadikan isi pemberitaan media sebagai kasus menonjol yang perlu diberi perhatian.

Albertus mengatakan, siapa saja boleh mendaftar ikut dalam seleksi calon taruna Akpol. Tidak ada batasan harus merupakan putra asli daerah setempat. Sejumlah persyaratan administrasi, seperti sudah menetap di daerah tersebut dalam kurun waktu tertentu, wajib dipenuhi.