TRIBUNNEWS.COM, SOLO - Boneka pocong bergambar wajah Presiden Joko Widodo dibakar massa aksi di depan Balai Kota Solo, Kamis (22/8/2024).

Presiden BEM UNS, Agung Lucky Pradita mengungkapkan boneka tersebut merupakan simbol dari matinya demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

“Kita tahu matinya konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Demokrasi ini udah diacak-acak dan bisa dibilang mati juga karena sudah tidak berjalan sesuai semestinya,” ungkapnya.

Baca juga: Mantan Mendag Tom Lembong dan Aktor Reza Rahadian Ikut Aksi Tolak RUU Pilkada: Begini Orasi Mereka

Seperti telah diketahui, Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan untuk menghitung syarat kandidat Pilkada diusung oleh partai dengan perhitungan suara sah 6,5-10 persen bukan dari perhitungan kursi 20 persen.

Selain itu, MK juga menegaskan batas usia minimal calon kepala daerah dihitung dari penetapan calon setelah mendaftar bukan dari pelantikan. Namun putusan-putusan ini dijegal oleh Badan Legislasi DPR.

“Kita di sini bersama mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat Surakarta kita memperjuangkan Koalisi Indonesia Melawan yang dimana keadaan demokrasi hari ini yang sedang tidak baik-baik saja,” ungkap Agung.

Bercermin dari putusan MK sebelumnya yang melenggangkan putra Jokowi Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden Terpilih, ia tidak ingin hal serupa terjadi lagi.

Ia pun ingin mengawal agar putusan MK bisa dijalankan secara penuh.

“Bagaimana yang seharusnya putusan MK tidak bisa digugat dan final ternyata Baleg DPR RI dan MA berbeda putusannya," jelas dia.

"Hal itulah yang coba kita kawal dan jangan sampai nanti seperti pemilihan presiden kemarin. Adanya perubahan peraturan secara tiba-tiba,” imbuhnya.

Minta Presiden Jokowi pulang

Massa aksi yang menolak pengesahan revisi UU Pilkada di Solo, Jawa Tengah, menuntut Presiden Joko Widodo segera mundur dan pulang ke Solo.

Massa menganggap Presiden Joko Widodo mengintervensi lembaga negara untuk melanggengkan dinastinya.

Diketahui, beragam elemen mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi di depan Balai Kota Solo Kamis (22/8/2024) merespons Badan Legislasi DPR yang menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat Pilkada.

Baca juga: Merasa Demokrasi Terancam, PDIP Ajak Anak Muda Turun Tangan Demo RUU Pilkada: Tak Ada Jalan Lain

“Indonesia dengan hari ini Kabinet Indonesia Mundur Jokowi yang dulunya Wali Kota Surakarta untuk itu kita menyuarakan asal permasalahan negara ini," ucap Koordinator Umum Aksi Rozin Afianto.