News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilkada Serentak 2024

Ketika Budayawan, Akademisi, hingga Alam Ganjar Turun ke Jalan Tolak Revisi UU Pilkada di Jogja

Penulis: Muhammad Renald Shiftanto
Editor: Endra Kurniawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Budayawan, akademisi, hingga Alam Ganjar turun ke jalan untuk aksi demo 'Jogja Memanggil', Kamis (22/8/2024). (Kiri atas) budayawan Butet Kertaredjasa, (Kanan atas) Dosen Falkultas Hukum UGM, Herlambang Wiratraman, (Kiri bawah) Rektor UII, Fathul Wahid, (Kanan bawah) Alam Ganjar.

Alam menyatakan kehadirannya atas kemauan pribadi dan bukan permintaan dari orang tua.

"Oh ya inisiatif. Mungkin yang membedakan ya saya dengan pihak sana, ya saya tidak disuruh-suruhlah sama orang tuanya," bebernya.

Menurutnya, revisi UU Pilkada justru menodai putusan MK yang bersifat final.

"Jadi hal itu kami rasa sudah sepatutnya kami bela bahwa konstitusi harus ditegakkan dan hukum juga harus menjadi dasar-dasar, dasar bagaimana kita bisa bergerak dalam negara ini," ujar mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) ini kepada Kompas.com.

Dosen Fisipol dan Hukum UGM Ikut Turun ke Jalan

Selain mahasiswa dan budayawan, puluhan dosen dari Fakultas Hukum dan Fisipol UGM juga ikut turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi bersama mahasiswa dan masyarakat, Kamit (22/8/2024).

Salah satu dosen yang ikut turun ke lapangan yakni Herlambang Wiratraman, Dosen Fakultas Hukum UGM.

"Ini pertama kan masyarakat sudah muak, publik seakan dibodohi terus-menerus. Tentu aksi ini bagian upaya mendorong perubahan yang hari ini, nggak bisa dibiarkan lagi," katanya, saat ditemui di lokasi unjuk rasa.

Mengutip TribunJogja.com, para dosen UGM tersebut merasa terpanggil untuk turun ke jalan menyampaikan aspirasi bersama mahasiswa.

Bahkan menurut Herlambang, fakultas hukum UGM hari ini diliburkan hanya untuk memperjuangkan demokrasi pada hari ini

Ia juga mengatakan bahwa sikap Baleg DPR RI seolah mengganjal putusan MK terkait ambang batas Pilkada 2024.

"Saya kira nggak relevan politik dinasti dan mengencangkan kartel politik. Oleh karenanya, harusnya putusan MK yang dipakai," ujarnya.

Baca juga: Aksi Kawal Putusan MK di Jogja, Ini Tanggapan Sri Sultan HB X, Alam Ganjar dan Butet Kartaredjasa

Dia juga tidak merasa berkecil hati atas penundaan rapat paripurna DPR yang pada hari ini dijadwalkan membahas pengesahan RUU Pilkada.

"Rakyat sudah biasa dibohongi, Saya kira kami nggak akan diam dengan penundaan itu. Mudah-mudahan kita setia dengan perjuangan," ungkapnya.

"Sekarang ada 20 lebih dosen Fisipol dan Hukum UGM. Ini bagian pernyataan sikap dosen UGM maka kuliah diliburkan," pungkasnya.

Ratusan Dosen UII Ikut Bergabung

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini