TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA- Polisi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus penganiayaan dan penusukan di Jalan Parangtritis, Prawirotaman, Kota Yogyakarta.
Diketahui, dua santri yakni Shafiq F (29) dan M Aufal (23) menjadi korban akibat penusukan tersebut. Keduanya ditengarai menjadi korban salah sasaran sejumlah pria mabuk, Rabu (23/10/2024) malam.
Buntut peristiwa tersebut, pemerintah kota dan kabupaten di DIY wajib laporkan hasil pengawasan Miras.
Baca juga: Nasib Mahasiswa Pengendara Livina yang Tabrak Banyak Orang di Solo, Tak Positif Narkoba dan Miras
15 Hari ke depan, Kabupaten dan Kota di DIY Wajib Laporkan Hasil Pengawasan Miras
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerbitkan Instruksi Gubernur No 5 Tahun 2024 tentang optimalisasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Beny Suharsono mengatakan, setelah terbitnya instruksi tersebut, pemerintah kabupaten dan kota diminta segera menyusun instruksi untuk mengatur peredaran minuman beralkohol. "
"Prinsipnya, bupati/walikota wajib melaksanakan instruksi ini, semua instruksi-instruksi (bupati/walikota) harus menyesuaikan instruksi ini," ujar Beny Rabu (30/10/2024).
Dalam 15 hari ke depan, Pemkot dan Pemkab di Yogyakarta diminta melaporkan pelaksanaannya.
Menurut Beny, setiap kabupaten kota memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten maupun kota diminta menerbitkan aturan soal peredaran minuman beralkohol mengacu pada instruksi gubernur.
“Instruksi di Kota Jogja mungkin tidak sama dengan wilayah lainnya, tapi intisarinya harus mengambil dari Instruksi Gubernur Nomor 5 tahun 2024,” ucapnya.
Mengacu pada Instruksi Gubernur DIY, selama 15 hari ke depan kepala daerah di tingkat kabupaten atau kota diminta untuk melaporkan pelaksanaan instruksi.
"Berlaku mulai hari ini 30 Oktober 2024 (Instruksi Gubernur DIY) dan disampaikan hari ini juga," ucapnya.
Cucu Sultan Desak Kepala Daerah Respons Instruksi Gubernur DIY Soal Peredaran Miras
RM Gustilantika Marrel Suryokusumo, cucu Raja Keraton Yogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X, mendesak penjabat (pj) bupati dan wali kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk segera merespons Instruksi Gubernur No 5 Tahun 2024 mengenai pengendalian peredaran minuman beralkohol.
Marrel menegaskan bahwa meskipun saat ini kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota diisi oleh pejabat sementara, mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Pj atau bukan, beliau memang sudah dipercaya dan ditunjuk langsung oleh provinsi, artinya ditunjuk oleh Ngarsa Dalem. Artinya, mereka tetap mengemban tugas sebagai pelayan masyarakat," ucapnya pada Kamis (31/10/2024).
Baca juga: Keluarga Tahanan Tepergok Hendak Selundupkan Miras ke Dalam Rutan KPK, Terungkap Modusnya