Baca tanpa iklan
Ketika diminta merangkum perjalanannya, ia menjawab sederhana.
“Terus berjuang. Dapat seberapa pun dinikmati. Konsisten, nggak usah mengeluh,” pesannya menutup perbincangan.
Dalam kisah Jaetun, BTN berperan tak hanya memberi harapan namun mewujudkan angannya yang setiap hari diimpikan, yakni memiliki rumah sendiri berbekal tabungan penghasilan sebagai pedagang tempe.
Semua Bisa Miliki Rumah
Kisah Jaetun bukanlah satu-satunya, masih ada para pekerja informal seperti pelaku UMKM hingga driver ojek yang juga merasakan kemudahan memiliki rumah ala-ala BTN.
Rudyanto, pedagang susu segar di kawasan Banyuagung, Solo merasakan dampaknya.
Awalnya pria yang akrab disapa Rudy ini minder lantaran perihal penghasilan harian tak tetap dan minim dokumen formal.
Ia khawatir bank sulit memverifikasi pendapatannya. Namun ia memilih mengajukan KPR ke BTN karena reputasinya dalam pembiayaan pekerja informal.
Proses berjalan sekitar dua hingga tiga bulan. Ia membayar Rp500 ribu untuk pemesanan kavling dan Rp13 juta untuk uang muka serta biaya administrasi rumah di Griya Jatikuwung Asri, Gondangrejo.
Sebelum memiliki rumah, Rudy menyewa dan sebagian penghasilannya habis untuk biaya hunian.
Setelah memiliki rumah sendiri, beban sewa hilang. Dana tersebut kini diputar kembali sebagai tambahan modal usaha dan biaya pendidikan dua anaknya.
Dampaknya terasa langsung pada usaha.
Dengan alamat tetap dan lingkungan yang lebih stabil, ia lebih percaya diri memperluas jaringan pelanggan.
Secara psikologis, ia merasa status sosial dan rasa aman keluarganya meningkat.
“KPR Subsidi dari BTN sangat membantu pedagang seperti kami,” ujarnya.
Driver ojek bernama Hasan Samsudin juga berbagi kesenangan memiliki rumah pertama dengan simulasi KPR subsidi.
Jauh sebelum impian itu terwujud, setiap harinya Hasan hanya bisa memandang baliho perumahan dan mengoleksi foto-foto brosur untuk sekadar ingin tahu tentang rumah KPR subsidi.
“Saya itu driver ojek sekaligus kolektor foto iklan rumah. Antar orderan sambil mengumpulkan foto-foto rumah, ya siapa tahu bisa saya beli,” cerita dia.
Masalah utamanya bukan keinginan, melainkan akses.
Penghasilannya tak tetap. Ia khawatir gagal lolos KPR seperti rekan-rekannya yang terganjal riwayat kredit dan verifikasi penghasilan.
“Maka saya takut pengajuan KPR, takut berkas ditolak,” katanya.
Titik balik datang saat ia melihat informasi Program KPR Bersubsidi hasil kolaborasi BTN, Gojek, Perumnas, dan Kementerian PUPR dengan skema BP2BT. Skema ini memberi subsidi uang muka hingga Rp40 juta bagi MBR.
Hasan mengajukan pembiayaan rumah di Perumnas Samesta Jeruksawit Permai, Gondangrejo, Karanganyar. Ia hanya membayar sekitar Rp2 juta untuk uang muka dan biaya administrasi. Kurang dari dua pekan, pengajuannya disetujui.
Setekahnya ia mencicil Rp915.000 per bulan selama 20 tahun.
Perubahan paling terasa terjadi pada ekonomi keluarganya.
Sebelum memiliki rumah, ia mengeluarkan sekitar Rp700 ribu per bulan untuk kontrakan. Kini dana tersebut menjadi cicilan aset tetap. Selisihnya dialihkan untuk tabungan pendidikan anak dan dana darurat.
Stabilitas hunian membuatnya lebih tenang dan percaya diri. Target kerjanya kini jelas: minimal Rp50 ribu per hari untuk memastikan cicilan aman. Sistem autodebit dari rekening BTN membuat pembayaran disiplin.
“Sekarang lebih semangat kerja. Rasanya seperti dapat kado besar,” ujarnya.
Rumah bukan lagi mimpi, tetapi baginya merupakan fondasi kemandirian.
Sementara itu, transformasi digital BTN menjangkau segmen berbeda yakni generasi produktif yang memiliki penghasilan tetap tetapi minim waktu dan informasi.
Whiesa Daniswara (30), karyawan swasta di Solo, menunda membeli rumah bukan karena tak mampu, melainkan ragu menghitung risiko finansial.
Masalahnya adalah kompleksitas, meliputi survei lokasi, menghitung cicilan, membandingkan tenor, dan memastikan rasio aman terhadap gaji.
Solusinya datang melalui fitur simulasi KPR dan pencarian properti di aplikasi Bale by BTN.
Dalam satu platform, ia dapat menghitung proyeksi cicilan sesuai penghasilannya secara transparan.
“Saya benar-benar duduk dan berhitung. Setelah lihat simulasi, ternyata masih dalam batas aman dari gaji saya,” terangnya.
Ia kemudian mengajukan KPR secara daring dan membeli rumah di Jeruksawit, Gondangrejo.
Sebelum memiliki rumah, ia rutin membayar sewa. Kini pembayaran tersebut berubah menjadi cicilan rumah yang resmi bernama aset miliknya pribadi.
Secara ekonomi, ia mulai membangun kekayaan jangka panjang.
Di sisi lain, rasa aman meningkat dan masa depan keluarganya terjamin menjadi lebih matang.
“Punya rumah sendiri bukan cuma soal aset, tapi rasa aman dan tanggung jawab untuk keluarga kecil saya,” katanya.
Sekelumit kisah-kisah tersebut lagi-lagi menegaskan bahwa BTN bertransformasi, akses pembiayaan formal yang sebelumnya terasa jauh kini terbuka.
Transformasi layanan dan adaptasi verifikasi pendapatan memungkinkan pekerja informal masuk ke sistem keuangan formal dengan mudah.
Pasar Stabil
Pasar rumah subsidi di Jawa Tengah pada awal 2026 menunjukkan tren positif dan relatif stabil.
Percepatan program 3 juta rumah dari pemerintah pusat serta penambahan kuota subsidi dinilai menjadi motor utama peningkatan pasokan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah, Harmawan Mardiyanto, mengatakan pemerintah semakin intensif memfasilitasi MBR melalui dukungan kemudahan akses KPR subsidi dan insentif di daerah.
“Kondisi pasar rumah subsidi di Jawa Tengah pada awal 2026 menunjukkan tren positif dan stabil, didorong percepatan program 3 juta rumah dari pemerintah pusat,” ujar Harmawan dalam wawancara pada Jumat (20/2/2026).
Menurut Harmawan, harga rumah subsidi di Jawa Tengah masih tergolong rendah dibandingkan sejumlah provinsi lain, yakni di kisaran Rp166 juta per unit.
Harga tersebut dinilai masih terjangkau bagi MBR, terutama dengan dukungan skema KPR berbunga tetap dan tenor panjang.
Lokasi yang paling diminati berada di kota-kota penyangga, seperti Kabupaten Semarang, Batang, dan wilayah sekitar pusat pertumbuhan industri. REI Jawa Tengah juga menargetkan pengembangan di kawasan potensial seperti Batang yang tumbuh sebagai simpul ekonomi baru.
Selain itu, sejumlah pemerintah daerah memberikan insentif berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta percepatan proses administratif. Perbankan daerah seperti Bank Jateng juga turut memperluas akses KPR subsidi bagi MBR.
Dari sisi realisasi, REI Jawa Tengah mencatat sepanjang 2025 terdapat 4.750 unit rumah subsidi yang dibangun oleh 135 pengembang anggota REI, tersebar di 230 perumahan pada 29 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Sementara hingga Februari 2026, telah terealisasi 265 unit rumah subsidi yang dikembangkan oleh 62 pengembang di 81 perumahan, mencakup 23 kabupaten/kota.
Data tersebut menunjukkan keberlanjutan pasokan meski masih di awal tahun anggaran 2026. Pemerintah pusat sendiri menargetkan kuota nasional rumah subsidi mencapai 350.000 unit pada 2025, dengan penambahan signifikan pada 2026 di bawah arahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Di sisi lain, kebutuhan hunian di Jawa Tengah masih sangat besar. Berdasarkan data per Februari 2026, backlog perumahan di provinsi ini mencapai sekitar 1.058.454 unit.
Backlog tersebut paling berdampak pada segmen MBR dan masyarakat menengah ke bawah. Keterbatasan daya beli serta ketidakseimbangan antara harga rumah komersial dan pendapatan masyarakat menjadi faktor utama.
“Backlog di Jawa Tengah paling terasa pada MBR, karena mereka kesulitan mengakses hunian layak akibat keterbatasan daya beli,” kata Harmawan.
Harmawan menilai peluang pedagang, ojek online, dan pekerja berpenghasilan tidak tetap untuk mengakses rumah subsidi kini semakin terbuka.
“Peluang pekerja informal untuk mendapatkan rumah subsidi cukup besar dan terbuka lebar pada 2025-2026, apalagi pemerintah meningkatkan kuota dan mempermudah persyaratan bagi MBR,” ujarnya.
Meski demikian, faktor penentu utama tetap pada konsistensi rekam jejak keuangan. Mutasi rekening yang menunjukkan pendapatan rata-rata mampu menutup cicilan menjadi syarat penting dalam penilaian bank.
Harmawan mengakui hambatan paling mendasar bagi pekerja informal adalah pembuktian penghasilan yang tidak teratur dan minim dokumentasi.
“Bank kesulitan memverifikasi konsistensi pendapatan karena mereka tidak memiliki slip gaji atau laporan keuangan formal,” jelasnya.
Selain itu, sejumlah bank masih mensyaratkan status karyawan tetap atau masa kerja minimal dua tahun, yang tidak selalu relevan bagi pekerja mandiri. Kurangnya literasi perbankan juga membuat dokumen yang diajukan sering tidak memenuhi standar verifikasi kredit.
Skema KPR subsidi seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dinilai mulai beradaptasi terhadap karakter penghasilan non-fixed income, meski belum sepenuhnya ideal.
Beberapa bank penyalur, terutama Bank Tabungan Negara (BTN), kini menerima Surat Keterangan Penghasilan (SKP) dari kelurahan atau surat pernyataan pendapatan sebagai pengganti slip gaji.
BTN juga mulai meningkatkan porsi pembiayaan kepada sektor informal hingga sekitar 20 persen dari total penyaluran KPR subsidi, yang sebelumnya didominasi pekerja formal. Penilaian kredit dilakukan melalui analisis mutasi rekening dan verifikasi usaha, bukan semata-mata dokumen formal ketenagakerjaan.
Selain itu, skema seperti KPR BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan) dinilai cukup relevan bagi pekerja informal karena mensyaratkan adanya tabungan dan dirancang untuk rumah tapak.
“Kolaborasi antara pengembang dan perbankan kini semakin agresif. Kami bersama BTN melakukan verifikasi calon pembeli sektor informal agar sesuai standar bank, sehingga akses pembiayaan bisa lebih luas,” kata Harmawan.
Dengan kombinasi penambahan kuota, adaptasi skema pembiayaan, dan dukungan insentif daerah, REI Jawa Tengah optimistis sektor rumah subsidi tetap tumbuh sepanjang 2026. Namun, besarnya backlog lebih dari 1 juta unit menjadi pekerjaan rumah jangka panjang yang membutuhkan konsistensi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor.
Kolaborasi Negara
Dalam siniar yang ditayangkan oleh YouTube Kementerian PKP, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menegaskan target penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP diarahkan untuk menjangkau segmen masyarakat berpenghasilan rendah secara lebih luas, termasuk pekerja sektor informal.
Dia mengatakan, penyaluran KPR Sejahtera FLPP yang telah mencapai 263.017 unit hingga 19 Desember 2025 merupakan rekor tertinggi dan menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding lima tahun yang lalu, yakni 109.253 unit pada 2020.
Peningkatan penyaluran tersebut menandakan tingginya minat MBR untuk memiliki rumah layak dan terjangkau.
“Kami memastikan bahwa program FLPP tidak hanya dinikmati pekerja dengan penghasilan tetap, tetapi juga terbuka bagi pekerja informal seperti pedagang, nelayan, petani, hingga pelaku UMKM yang memiliki kemampuan bayar namun belum tersentuh pembiayaan perbankan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendekatan segmentasi penerima manfaat kini lebih terukur dengan memperhatikan profil risiko, kapasitas mencicil, serta keberlanjutan penghasilan calon debitur.
Menurut Heru, perluasan akses tersebut didukung penguatan ekosistem perumahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Ekosistem perumahan harus solid. BP Tapera tidak bisa berjalan sendiri. Kami berkolaborasi dengan bank penyalur, pengembang, pemerintah daerah, serta didukung penuh kebijakan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar suplai rumah subsidi tersedia dan tepat sasaran,” katanya.
Ia menekankan, kepastian pasokan rumah, kesiapan lahan, serta kualitas bangunan menjadi faktor penting agar realisasi penyaluran tidak hanya cepat, tetapi juga akuntabel dan berkelanjutan.
Terkait capaian, Heru menyebut realisasi FLPP menunjukkan tren positif dan menjadi salah satu yang terbesar sepanjang program berjalanpada 2025.
“Kami optimistis target ratusan ribu unit rumah subsidi dapat tercapai. Per akhir tahun, penyaluran sudah mendekati target yang ditetapkan pemerintah dan terus bergerak naik,” ungkapnya.
Dirinya menegaskan, tujuan akhir dari konsep pembiayaan FLPP bukan sekadar angka realisasi, melainkan memperkuat daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan menciptakan sistem pembiayaan perumahan yang inklusif serta berkelanjutan.
“Yang kami kejar bukan hanya kuantitas, tetapi dampak jangka Panjang, agar semakin banyak keluarga Indonesia memiliki rumah layak huni dengan skema pembiayaan yang terjangkau dan stabil,” tutupnya.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada BTN atas kontribusinya dalam mendukung pemenuhan hunian bagi masyarakat melalui penyaluran KPR FLPP.
Sepanjang 2025, BTN berhasil merealisasikan 182.952 unit KPR FLPP, tertinggi dibandingkan mitra bank penyalur lain di tingkat nasional.
Mengacu pada data BP Tapera, hingga 19 Desember 2025 total realisasi KPR FLPP secara nasional mencapai 263.017 unit dengan nilai Rp32,67 triliun.
Program tersebut melibatkan 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang perumahan, serta didukung oleh 7.998 pengembang.
Unit rumah subsidi yang dibiayai melalui FLPP tersebar di 12.981 kawasan perumahan pada 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Di antara seluruh bank penyalur, BTN menjadi kontributor terbesar untuk KPR Sejahtera FLPP. Sekitar 70 persen dari total penyaluran nasional berasal dari BTN.
“Saya mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang hari ini bersatu sehingga kita bisa memberikan kualitas hidup kepada rakyat kita. Mereka harus punya rumah yang layak. Ini sangat membanggakan, tapi masih jauh dari yang harus kita capai,“ ujar Prabowo pada acara Akad Massal 50.030 KPR Sejahtera & Serah Terima Kunci Rumah Tahun 2025 Bersama Presiden RI di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).
Prabowo menegaskan bahwa masih terdapat sekitar 29 juta masyarakat yang belum memiliki hunian.
Karena itu, seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun pelaku dalam ekosistem perumahan nasional, diminta untuk bekerja lebih keras dan bersinergi demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Saya minta Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait) pastikan ke pengembang untuk perbaiki kualitas rumah-rumahnya,” tegas Presiden.
Menteri PKP, Maruarar Sirait juga menyampaikan apresiasi kepada BTN sebagai bank dengan realisasi KPR FLPP terbanyak.
Ia menyoroti adanya asisten rumah tangga (ART) yang berhasil membeli rumah atas nama dan dari penghasilannya sendiri dalam akad massal KPR di Serang, sebagai bukti program ini efektif membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian terjangkau.
“Hari ini terjadi ART memiliki rumah dari gajinya sendiri dan atas namanya sendiri. Terima kasih untuk kerja kerasnya, untuk bank Himbara terima kasih atas dukungannya,” ujar Maruarar Sirait.
Peran BTN
BTN memandang Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai alternatif pembiayaan rumah yang potensial bagi pelaku sektor informal, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam mengakses skema subsidi perumahan dari pemerintah.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menerangkan, KPP yang diperkenalkan pemerintah pada Oktober 2025 dengan nama KUR Perumahan disusun untuk menyasar kalangan wiraswasta atau pemilik usaha.
Skema ini berbeda dengan KPR FLPP yang diperuntukkan bagi pekerja formal dengan penghasilan tetap.
“KPP merupakan bentuk KPR bagi wiraswasta, sebab selama ini mereka relatif sulit mengakses paket FLPP. Proporsinya sangat kecil dibandingkan segmen fixed income,” ujar Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (26/1/2026).
Menurut Nixon, KPP dirancang untuk menjawab tantangan kepemilikan hunian di sektor informal dari dua sisi, yakni pasokan (supply) dan permintaan (demand).
Dari sisi supply, pengembang skala kecil memperoleh plafon kredit hingga Rp 5 miliar yang dapat digulirkan kembali (revolving) sampai empat kali, sehingga total potensi pembiayaan mencapai Rp 20 miliar.
Adapun dari sisi demand, pembiayaan bagi pedagang maupun pelaku usaha dapat mencapai Rp 500 juta. Dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk membeli rumah, merenovasi, atau membangun hunian yang juga difungsikan sebagai lokasi usaha.
“Bagi UMKM, kerap kali rumah tinggal dan tempat usaha sulit dipisahkan. KPP menyasar kebutuhan itu, termasuk kios yang menyatu dengan hunian,” jelas Nixon.
Selain memperluas akses kepemilikan rumah, Nixon menilai KPP juga menarik dari aspek profitabilitas bagi BTN.
Skema ini memberikan margin yang lebih kompetitif dibandingkan KPR Sejahtera FLPP dengan bunga maksimal 5 persen.
“Di KPP, bunga untuk masyarakat tetap 6 persen, namun BTN menerima subsidi bunga dari pemerintah sekitar 5 persen hingga 5,5 persen. Dari sisi margin tentu ini lebih menguntungkan,” katanya.
BTN terus menggencarkan pemasaran KPP di berbagai wilayah, seiring penetapan program tersebut sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan kredit perseroan pada 2026.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengalokasikan anggaran KPP sebesar Rp 130 triliun, dengan rincian Rp 113 triliun untuk sisi supply dan Rp 17 triliun untuk sisi demand.
Sejak diluncurkan, BTN tercatat sebagai penyalur KPP terbesar dibandingkan bank lainnya, sejalan dengan peran perseroan dalam mendukung program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah.
“Program ini diharapkan menjadi terobosan baru dalam kepemilikan rumah bagi wiraswasta dan sektor informal UMKM yang selama ini kesulitan memperoleh akses hunian,” tutur Nixon.
Terobosan untuk Masa Depan
Selain dikenal sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan, khususnya KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), BTN juga menegaskan transformasi menyeluruh di bidang digital dan keberlanjutan.
Transformasi ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang agar bank tidak hanya kuat dari sisi bisnis, tetapi juga adaptif terhadap perubahan teknologi dan tuntutan praktik keuangan berkelanjutan.
Komitmen BTN terhadap keberlanjutan ditegaskan langsung oleh Nixon LP Napitupulu.
Dalam forum Green Summit 2026, Nixon menyatakan bahwa BTN berkomitmen mendukung transisi menuju praktik green banking yang lebih bertanggung jawab.
“BTN menjadi bank pertama di Indonesia yang memperoleh peringkat ESG Rating AA dari MSCI. Ini menunjukkan keseriusan kami dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance secara konsisten,” urainya.
Ia menjelaskan, fokus BTN pada sektor perumahan justru memperkuat dimensi sosial bank tersebut.
“Sekitar 90 persen portofolio kredit BTN berada di sektor perumahan, dan sebagian besar menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya, dampak sosial dari pembiayaan kami sangat signifikan,” kata Nixon.
Sejak berdiri, jutaan keluarga telah mengakses rumah layak melalui pembiayaan BTN.
Lebih jauh, Nixon menekankan bahwa penerapan prinsip keberlanjutan tidak hanya sebatas kebijakan portofolio pembiayaan, tetapi juga praktik operasional internal.
BTN, kata dia, tidak membiayai sektor yang berdampak negatif terhadap lingkungan seperti batu bara dan kelapa sawit, serta mulai mendorong pembangunan rumah rendah emisi dan penggunaan material ramah lingkungan.
“Kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan bisnis berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap lingkungan,” tegasnya.
Selanjutnya adalah tentang pengembangan teknologi.
Direktur Manajemen Risiko BTN, Setiyo Wibowo, menegaskan bahwa perkembangan teknologi finansial membawa peluang sekaligus risiko yang harus dikelola secara komprehensif.
“Transformasi digital bukan hanya tentang menghadirkan layanan berbasis teknologi, tetapi juga memastikan manajemen risiko dan keamanan siber berjalan seiring,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa BTN terus memperkuat tata kelola risiko digital melalui peningkatan sistem fraud detection, digital verification, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.
Menurut Setiyo, pendekatan tersebut penting karena perilaku nasabah telah berubah signifikan.
Layanan perbankan kini dituntut serba cepat, mudah, dan dapat diakses secara end-to-end.
“Kami memastikan bahwa inovasi digital tetap berada dalam koridor kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi,” katanya.
Dengan demikian, transformasi digital BTN tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.
Komitmen ESG dan transformasi digital ini menunjukkan bahwa BTN tidak hanya berperan sebagai penyalur KPR subsidi, tetapi juga sebagai institusi yang menata ulang fondasi layanannya agar lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap akses hunian yang terjangkau, langkah ini memperlihatkan bahwa pembiayaan perumahan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem layanan keuangan yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman.
#btn #76tahunbtn #anugerahjurnalistikdanfotobtn #hgcth
(*)