Baca tanpa iklan
Mulai dari Andi Arief, Fahri Hamzah hingga elite politik BPN dan TKN.
Berikut ulasan lengkapnya yang dihimpun Tribunnews.com dari berbagai sumber:
Baca: Mantan Kepala BIN Hendropriyono Yakin Kasus Surat Suara Tercoblos di Malaysia Segera Terungkap
1. Sekertaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto
Tanggapan pertama datang dari Hasto Kristiyanto.
Sekertaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
“Karena apapun dalam pemilu secara langsung dan paling kompleks di dunia ini berbagai hal bisa terjadi, karena itulah kami memperkuat peran dari Bawaslu itu,” ujar Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2019) seperti dikutip Tribunnews.com dari TribunJakarta.com.
Ia sepakat bahwa segala kecurangan dalam Pemilu harus ditindak dan diproses sesuai hukum.
“Ya kan kita masih menunggu investigasi dari Bawaslu secara resmi. Kan ada pelanggaran pidana pemilu, siapa pun itu caleg darimana pun kalau melakukan pelanggaran harus diproses secara hukum apalagi terkait dengan tindak pidana pemilu hal tersebut tidak dibenarkan,” tambah Hasto.
Ia tak merasa heran terkait kabar surat suara yang tercoblos itu.
"Hampir seluruh kajian kami itu berasal dari tim kampanye paslon 02 Jadi mungkin ada sebuah skenario untuk mencoba membuktikan dari apa yang mereka tuduhkan dan hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mendowngrade legitimasi Pemilu itu sendiri Jadi kami percaya ke Bawaslu dan KPU," tutupnya.
2. Direktur Hubungan Luar Negeri Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Irawan Dipuro
Berbeda dari Hasto, Direktur Hubungan Luar Negeri Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Irawan Dipuro justru meminta Dubes RI untuk Malaysia, Rusdi Kirana dicopot.
"Terkait adanya temuan dan bukti video yang memperlihatkan bahwa surat suara pemilu yang telah tercoblos untuk pasangan capres 01 dan untuk caleg dari parpol tertentu itu telah memperlihatkan bahwa kecurangan pemilu telah terlihat," tutur Irawan seperti dikutip dalam siaran pers BPN, Kamis (11/4/2019) kemarin.
"Kami meminta presiden menarik Dubes RI untuk Malaysia, karena itu memalukan," pintanya.