Baca tanpa iklan
Di satu sisi, Dradjad memegang teguh asas praduga tak bersalah tapi di sisi lain, video tersebut memberikan indikasi kuat adanya kecurangan yang sistematis dan masif.
"Video tersebut dan berbagai kejadian lain memberi indikasi yang kuat tentang terjadinya kecurangan yang sistematis dan masif. Kejadian lain itu seperti bagi-bagi bingkisan yang marak di berbagai daerah, politik amplop hingga berbagai tekanan oleh oknum-oknum aparat," paparnya.
Wakil Dewan Kehormatan PAN itu menduga bahwa kejadian surat suara tercoblos di Malaysia itu merupakan bagian dari berbagai kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2019.
Temuan surat suara yang tercoblos itu merupakan puncak gunung es dari berbagai kecurangan yang selama ini tak diketahui.
"Jangan-jangan ini hanya puncak gunung es saja. Meski demikian, sesuai praduga tidak bersalah, saya menyerahkan kepada Bawaslu dan penegak hukum untuk menyidiknya. Mudah-mudahan mereka lebih mementingkan kepentigan negara dan tegaknya hukum dengan adil. Bukan malah ikut menghalalkan segala cara demi kekuasaan," ujarnya.
5. Andi Arief
Andi Arief juga masuk dalam jajaran tokoh politik yang memberikan tanggapan soal temuan surat suara tercoblos di Malaysia.
Hal itu ia sampaikan Andi Arief melalui cuitannya di media sosial Twitter, pada Jumat (12/4/2019).
"Sudah gak punya sandaran apa-apa nanti untuk bicara:"indonesia adalah negara demokrasi terbesar". Nanti Duterte bilang: "coblos surat suara."," tulis Andi Arief.
"Kita berasumsi bahwa pemilu akan berlangsung jujur dan adil. Tetapi, kalau ada yang menggunakan cara kotor misalnya dua puluh surat suara sudah mengendap di kardus kotak suara sebelum pencoblosan, maka sudah akan ada yang unggul 20 jt suara. Jumlah TPS kurang lebih 1 jt," tambahnya.
6. Fahri Hamzah
Terakhir ada tanggapan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah.
Senada dengan Andi Arief, Fahri Hamzah juga menuliskan komentarnya di akun Twitter @FahriHamzah pada Jumat (12/4/2019).
Menurut Wakil Ketua DPR RI ini, kasus tersebut menandakan adanya percetakan surat suara liar.
"Artinya ada percetakan surat suara liar...," tulisnya.
Pada cuitan yang lain, Fahri Hamzah mengajak KPU dan Bawaslu RI untuk mengusut tuntas kasus ini.
"Efek langsung dari diakuinya ada “data invalid” dalam 192 juta pemilih adalah terjadinya pencetakan kartu suara lebih. Siapa yang mencetak? Di mana? Distribusi untuk apa? Terjawab dengan kasus Malaysia. Tapi beranikah kita mengusut tuntas? Ayo @KPU_ID @bawaslu_RI".
Fahri menambahkan, surat suara merupakan dokumen negara yang berharga dan harus dijaga.
"Kertas suara itu adalah dokumen negara, sesuatu yang berharga dan harua dijaga dengan segala cara. Kasus Malaysia ini menjelaskan adanya kertas suara liar. Pertanyaannya: siapa yang mencetak? Menurut saya, “ini bagian dari pemanfaatan data invalid”. Cc: @KPU_ID @bawaslu_RI"
(Tribunnews.com/Fathul Amanah)