Baca tanpa iklan
Ditulis oleh : Humas Kemenhut
TRIBUNNERS - Groundbreaking pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dilakukan Presiden Joko Widodo di Kebun Teh Mandalawangi Maswati, Kecamatan Cikalong Wetan, Bandung Barat Kamis (21/1/2016).
Jokowi didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur DKI Jakarta Basoeki Tjahaya Purnama.
Kebun Mandalawangi milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII ini menjadi tempat pembangunan awal, karena lokasi ini selain akan dilewati rel kereta cepat, juga akan dibangun Transit Oriented Development (TOP) yang akan menyatu dengan pembangunan kota baru Walini.
Kereta cepat Jakarta–Bandung akan menghubungkan empat stasiun yaitu, Halim, Karawang, Walini dan Tegal Luar, tidak jauh dari kawasan Gedebage yang nantinya akan menjadi pusat pemerintahan kota Bandung,yakni sepanjang 140,9 km.
Di setiap stasiun dibangun Transit Oriented Development (TOD) untuk mendorong lahirnya sentra ekonomi baru di koridor Jakarta-Bandung.
Di Walini, misalnya akan dibangun Kota Baru Walini, dan di Tegal Luar juga dibangun kawasan industri kreatif berbasis IT.
Kota baru ini akan menjadi model dari kota masa depan yang mengedepankan prinsip kawasan layak huni dan ramah lingkungan yang bergengsi tapi juga merangkul semua lapisan masyarakat.
Strategi terbaik berskala global dan berkarakter lokal akan dikedepankan dengan sensitifitas yang tinggi terhadap kebutuhan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan hidup dari masyarakat sekitar.
Groundbreaking proyek kereta cepat ini diharapkan memiliki multiplier effect yang luas bagi masyarakat.
Pembangunan proyek ini sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktur pemerintah yang juga mulai dicanangkan pada awal tahun 2016.
Sinergi pembangunan infrastruktur oleh pemerintah dengan BUMN dan swasta ini akan menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan yang pada tahun 2016 ditargetkan mencapai 5,5%.
Di sela-sela acara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan bahwa seluruh mekanisme telah dilalui dengan benar oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) termasuk syarat untuk mendapatkan izin analisis dampak lingkungan (Amdal).
Siti menegaskan, proyek ini dalam pembangunannya tidak akan melanggar undang-undang hanya saja pemerintah daerah diharapkan dapat segera menyiapkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).