Jangan Remehkan Pernyataan Henry Yosodiningrat tentang Pembekuan KPK

Ada praperadilan Setya Novanto, ancaman pembekuan kegiatan KPK dari Henry Yosodiningrat, anggota Pansus Hak Angket dan anggota DPR RI Fraksi PDIP, ada usul pembubaran KPK dari Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI, ada Laporan Polisi dari dari Brigjen Pol Aris Budiman dkk terhadap Novel Baswedan, penyidik senior KPK.

Dan terakhir ada laporan dari Presidium Nasional Jaringan Islam Nusantara terhadap Agus Rahardjo, Ketua KPK ke Kejaksaan Agung RI karena diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

Publik Diintimidasi
Praperadilan Setya Novanto dan usul pembekuan dan pembubaran KPK oleh Henry Yosodiningrat dan Fahri Hamzah, merupakan sebuah rangkaian intimidasi terhadap KPK dan terhadap masyarakat luas, karena masyarakat masih mendambakan sebuah pemerintahan yang dikelola oleh Penyelenggara Negara Yang "Bersih dan Bebas" dari KKN.

Dan hanya KPK-lah yang dipercaya sebagai Lembaga Penegak Hukum yang kredible dan mampu melahirkan Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Karena itu Praperadilan Setya Novanto, benar-benar mengintimidasi publik, karena melalui praperadilan pula, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memperluas wewenang praperadilan berupa membatalkan status tersangka dan menghentikan penyidikan yang sedang ditangani oleh KPK dalam kasus BG vs KPK.

Perlawanan terhadap KPK yang akhir-akhir ini muncul secara simultan, tidak saja oleh orang perorang yang kebetulan tersangkut perkara korupsi, akan tetapi perlawanan terhadap KPK juga terjadi dan dilakukan oleh Partai Politik dan oleh Lembaga Negara, Cq. DPR RI berikut sejumlah oknum Penyelengara Negara.

Terakhir Masinton Purba, anggota DPR RI Fraksi PDIP membawa koper ke KPK meminta dirnya ditahan, anggota Pansus Hak Angket KPK Henry Yosodiningrat meminta agar KPK segera dibekukan kegiatannya kemudian pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah agar KPK segera dibubarkan, jangan dianggap remeh, karena tidak tertutup kemungkinan KPK dibubarkan hanya dengan revisi UU KPK, UU Polri atau UU Kejaksaan.

Penulis:
Petrus Selestinus, Koordinator TPDI & Advokat Peradi