Baca tanpa iklan
Oleh: Sopyan Iskandar
TRIBUNNEWS.COM - Kalau calon presidennya hanya satu, lalu apa bedanya dengan rezim Orde Baru? Ini era reformasi, Bung!
Salah satu tuntutan gerakan reformasi ialah demokratisasi, yang kemudian diwujudkan melalui amandemen UUD 1945 sehinga presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh MPR lagi.
Kini, Presiden Joko Widodo dan parpol-parpol pendukungnya terindikasi mengondisikan agar Pilpres 2019 diikuti oleh hanya sepasang capres-cawapres. Indikatornya ialah disepakatinya presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, yang kemudian tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Ironisnya, Mahkamah Konstitusi (MK) seakan juga ikut terkondisikan, dengan keputusannya menolak judicial review (uji materi) Pasal 222 UU Pemilu, 11 Januari lalu.
Pasal ini memperkecil potensi persaingan bagi petahana dalam pilpres, sehingga menguntungkan Jokowi. PT dirancang untuk mengatur agar petahana menghadapi jumlah lawan sedikit mungkin. Pun, memangkas hak setiap warga negara untuk diajukan sebagai capres dan cawapres.
Padahal, UUD 1945 menjamin hak seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebut, seluruh warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan penerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.
Pasal 28D ayat (3) juga menyebut, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Pasca-putusan MK yang tak adil ini, parpol-parpol mau tak mau harus berkoalisi untuk mengusung pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2019. Tidak ada parpol yang bisa sendirian mengusung pasangan calon.
Parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan calon. Karena pemilu legislatif dan Pilpres 2019 digelar bersamaan, maka PT yang digunakan adalah hasil Pemilu 2014.
Peta Koalisi
Berdasarkan hasil Pemilu 2014, yang meloloskan 10 dari 12 parpol peserta Pemilu 2014 karena berhasil melampaui parliamentary threshold 3,5%, tak ada satu pun parpol yang meraih 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional.
Mau tak mau parpol-parpol harus berkoalisi. Peta koalisi pun bisa dilihat dari komposisi parpol pendukung pemerintah versus oposisi.
Parpol-parpol yang memiliki kursi di kabinet telah menyatakan dukungannya kepada Jokowi untuk maju kembali pada Pilpres 2019, yakni PDIP (pemilik 109/19,4% kursi), Partai Golkar (91/16,2%), Partai Nasdem (36/6,4%), Partai Persatuan Pembangunan (PPP/39/7%), dan Partai Hanura (16/2,9%), minus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB/47/8,4%) dan Partai Amanat Nasional (PAN/48/8,6%) yang masih mengambang.