Padahal barusan kita lihat, berdasarkan data di Nikkei Asian Review, bahwa peringkat Malaysia masih di bawah lndonesia berdasarkan jumlah utang luar negeri dan rasionya terhadap devisa.
Apa yang akan dilakukan Malaysia di tahun 2018 kini, Gede Sandra menjelaskan, "sudah pernah sukses dilakukan Indonesia di saat Rizal Ramli menjadi menteri di tahun 2000-2001.
"Saat itu pemerintah Indonesia sukses melakukan berbagai inovasi pengelolaan utang hingga sanggup mengurangi utang luar negeri hingga USD 4,15 miliar. "Itu hal yang tidak pernah terjadi di era pemerintahan lain, sebelum atau sesudah Gus Dur," ujarnya.
Debt Service Ratio (DSR)
Pada kalangan ekonom Bank Dunia dan IMF juga sudah bersepakat untuk menggunakan DSR dalam kerangka kerja mereka dalam menangangi pengelolaan beban utang di negara-negara berkembang.
Para ekonom di IMF dan Bank Dunia menggunakan batas atas beban utang untuk DSR adalah sebesar 25% untuk negara dengan kebijakan yang kuat, DSR 20% untuk negara dengan kebijakan menegah, dan DSR 15% untuk negara dengan kebijakan lemah.
"Saya ingin menyanggah data yang menyebutkan DSR di periode RR menjadi menteri adalah sebesar 34,22%. "Itu dari mana?" Gede bertanya heran.
Artinya bila menggunakan standar IMF-Bank Dunia untuk DSR, Gede Sandra menegaskan, "Pada masa RR menjadi menteri tahun 2000-2001 berhasil mengurangi DSR ke level di bawah ambang batas sebesar 25%."
Dia menambahkan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang aturan Pajak Revaluasi Aset dikeluarkan pada Oktober 2015, bulan ketiga RR di Kabinet Jokowi (RR masuk Kabinet Agustus 2015).
Ketika itu RR berkali-kali mengusulkan program revaluasi aset di rapat-rapat Kabinet dan disetujui Presiden. Bila sudah disetujui Presiden di rapat kabinet, Menkeu pun wajib menjalankan dan merumuskan peraturan.