Baca tanpa iklan
Siaran pers Kementerian Sosial
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Idrus Marham mengungkapkan pemerintah terus memberikan penguatan dan pendampingan penanganan gempa Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Kendali dalam penanganan bencana alam gempa bumi oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov NTB. Sementara pemerintah pusat khususnya Kementerian Sosial memberikan pendampingan dan penguatan," katanya kepada wartawan usai meninjau Posko Induk di Kecamatan Tanjung, yang berlokasi di depan Kantor Kabupaten Lombok Utara, Selasa.
Baca: Nikita Mirzani Berencana Terbang ke Lombok
Penguatan dan pendampingan ini, lanjutnya, adalah memastikan pemda dapat melakukan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Yakni kebutuhan permakanan, kebutuhan tempat tinggal sementara berupa tenda-tenda dan layanan dukungan psikososial.
Mensos menjelaskan untuk pemenuhan kebutuhan makan pengungsi dan warga terdampak gempa telah didirikan empat Dapur Umum di Kabupaten Lombok Utara. Kemensoa juga menyerahkan 3.000 paket sembako bantuan Presiden tahap pertama dari rencana 10 ribu paket sembako.
Dapur Umum disiapkan untuk pengungsi, warga dan relawan yang berada di posko pengungsian dan sekitarnya. Sedangkan sembako disalurkan untuk menjangkau warga yang bertahan di medan yang sulit atau berada di lingkungan sekitar rumah mereka dan masih bisa memasak untuk keluarganya.
“Kami bisa memahami sebagian masyarakat ingin bertahan di dekat rumah, maka sembako kami bagikan untuk bisa dikelola oleh warga," katanya.
Baca: Status Tersangka Kasus Video Skandal Luna Maya dan Cut Tari Sudah Diputuskan Hakim
Ditambahkannya, sejumlah dapur umum dari berbagai elemen masyarakat juga didirikan di beberapa titik. Mensos mempersilakan dapur umum yang dikelola swadaya berjalan memberi layanan, sementara Kemensos akan membantu memenuhi bahan pangannya.
Mensos menambahkan, untuk mengamankan kebutuhan pangan warga, ia mendorong bupati dan wali kota menerbitkan surat keputusan tangap darurat untuk mengeluarkan cadangan beras pemerintah hingga 100 ton.
Sementara di tingkat provinsi, gubernur dapat mengeluarkan sk untuk mengeluarkan cbp hingga 200 ton.
Apabila cbp tersebut telah digunakan maka untuk keperluan di atas 200 ton dapat dikeluarkan oleh Mensos.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Harry Hikmat mengatakan untuk distribusi sembako dan nasi bungkus dari dapur umum, pihaknya mengerahkan Tagana dan Pendamping PKH. Hanya saja karena mereka juga terdampak gempa dan mengungsi, maka perlu dukungan personel dari wilayah terdekat NTB.
Baca: Status Tersangka Kasus Video Skandal Luna Maya dan Cut Tari Sudah Diputuskan Hakim
"Tercatat yang telah diberangkatkan oleh Pemprov masing-masing adalah Tagana Jatim sebanyak 20 orang, Tagana Sulsel 10 orang, Tagana Gorontalo 7 orang, dan Tagana Kalsel 5 orang. Mereka akan bergabung dengan tim Kemensos di Posko Induk di Kecamatan Tanjung. Selanjutnya berbagi tugas ke berbagai titik terdampak gempa," kata Dirjen.
Harry menjelaskan Tagana dari berbagai provinsi juga membawa bantuan logistik dan dapur umum mobile untuk membantu pemenuhan kebutuhan makanan pengungsi.
"Selain Tagana, Pendamping PKH juga kami libatkan untuk membantu evakuasi, pendistribusian logistik, penyaluran kebutuhan permakanan, maupun pendataan warga terdampak gempa," kata Dirjen.
Koordinator PKH Kabupaten Lombok Utara Raden Zulkarnaen mengatakan setiap Pendamping berinisiatif di kecamatan masing-masing menjadi panitia lokal yang mengkoordinir pendistribusian bantuan makanan dan air minum. Zul sendiri saar ini mengelola Posko Dusun Cupek Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung.