Baca tanpa iklan
KRITERIA KETUA UMUM
Wajar kalau kemudian muncul sejumlah prasyarat yang demikian berat dalam mencari figur yang bakal menjadi Ketua Umum PP PBSI 2020-2024. Maklum, karena taruhannya adalah prestasi besar bulu tangkis Indonesia di panggung internasional. Syarat-syarat tersebut, di antaranya mencintai bulu tangkis. Tokoh tersebut juga harus memiliki kemampuan manajerial tangguh.
Selain itu, kandidat tersebut juga harus memiliki jejaring (networking) yang luas, punya waktu, dan harus memiliki jabatan penting di pemerintahan. Maklum, dari dulu hingga kini, Ketua Umum PBSI adalah tokoh yang memiliki power. Dan yang terpenting adalah memiliki kemampuan dalam mencari dana besar. Jangan lupakan pula, mendapat restu dari Presiden Joko Widodo.
Syarat mampu mencari dana besar ini sangat penting. Pasalnya, sejak era kepemimpinan Gita Wirjawan (2012-2016) yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan, PBSI memiliki visi meningkatkan kesejahteraan pemain. Alhasil, uang kontrak sponsor individual, prize money, dan bonus yang didapat pemain, 100 persen seluruhnya masuk ke kantung atlet.
Hal ini berbeda dengan era ketua-ketua sebelumnya. Kala itu, penghasilan yang didapat pemain tersebut harus dibagi dengan PBSI sebagai dana pembinaan. Dulu porsi pembagian pendapatan antara pemain dan PBSI pernah sampai 50-50 dan kemudian berubah menjadi 75 persen untuk pemain dan 25 persen bagi PBSI.
Dampak dari kebijakan Gita tersebut, uang kontrak sponsor individual, prize money, dan bonus yang didapat pemain, sesenpun tidak ada yang masuk ke kas PBSI seperti dulu. Untuk menjalankan pelatnas dan pengiriman pemain, PBSI pun harus mengandalkan dana dari sponsor dan bantuan pemerintah yang terbatas jumlahnya. Di sinilah peran ketua umum, yaitu harus mencari dana tambahan.
Pelatnas PBSI yang ada di Cipayung, Jakarta Timur, berlangsung sepanjang tahun. Hal ini tentu membutuhkan dana sangat besar. Tak hanya untuk penyelenggaraan pelatihan bagi 104 pemain pelatnas utama dan pratama, serta 25 pelatih teknik dan fisik, dana besar itu juga untuk membiayai pengiriman pemain ke banyak turnamen di mancanegara.
Di luar nama Agung Firman Sampurna yang digadang-gadang oleh Alex Tirta, ada sejumlah nama lain yang mengemuka sebagai kandidat pengganti Wiranto. Kapolri Jenderal Idham Azis, Kapolda Sumsel Prof. Dr. Irjen.Pol. Eri Indra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, dan pengusaha Ari Wibowo.
Dengan segala kelebihan dan kekurangan, mereka semua tentu memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai kandidat untuk menduduki kursi PBSI-1 hingga 2024. Tak hanya memiliki power dan mencintai tepok bulu, mereka juga tokoh yang hebat dalam urusan manajerial. Mereka semua dinilai memiliki jejaring luas dan punya kemampuan untuk mencari dana besar.
Sebagai pemilik suara dalam Munas, Pengprov PBSI yang ada di 34 daerah tentu sudah mulai menimbang-nimbang. Siapa calon yang akan dipilih dalam Munas nanti. Selain nama-nama di atas, mungkin masih banyak calon lain yang juga layak untuk diapungkan dan dipilih menjadi nakhoda PBSI. Semakin banyak calon, makin baik.
Tentunya, menjadi harapan bersama agar para pemilik suara tidak sampai salah pilih. Sebab, taruhannya adalah prestasi bulu tangkis Indonesia. Siapa pun dia, yang terpenting adalah mampu menjaga tradisi dan supremasi prestasi bulu tangkis Indonesia di pentas dunia.
Jadi, siapa yang pantas menjadi Ketua Umum PP PBSI 2020-2024?
Jangan sampai pilih kucing dalam karung.
*Adhi TB, Pemerhati Bulutangkis Nasional