PSI, Kalian Tak Sendiri!

Oleh: Karyudi Sutajah Putra

Aku ini binatang jalang
Dari kumpulannya yang terbuang

TRIBUNNEWS.COM - Penggalan puisi "Aku" (1943) karya Chairil Anwar itu kini kian menemukan maknanya ketika para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ditinggalkan semua temannya.

Saat PSI membacakan pandangan umum dalam rapat paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12), semua anggota Dewan non-PSI yang hadir, dimotori politisi Partai Golkar Jamaludin, melakukan aksi walk out (WO) atau keluar ruangan.

Aksi WO dipicu oleh kekecewaan mereka terhadap langkah PSI membocorkan rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan tahun 2021 yang sangat fantastis. Karena banyak ditentang publik, termasuk PSI, rencana tersebut akhirnya dibatalkan.

Baca juga: PSI Ditinggal Walk Out, Guntur Romli: Lebih Baik Dikucilkan daripada Menyerah pada Kemunafikan

PSI, kalian tak sendiri. Rakyat di belakang kalian. You will not walk alone.

Ada pepatah Tiongkok, emas mencari emas, loyang mencari loyang. Jika PSI itu emas, ketika temannya sesama emas tak ada, maka tinggallah ia sendirian.

PSI memang "jalang". Hanya merekalah, 8 orang dari 106 anggota DPRD DKI Jakarta, yang berani bersikap berbeda.

Maka jangan salahkan siapa-siapa ketika mereka terbuang dari kumpulan atau kawanannya.

Politik memang bak hutan rimba. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Pemenangnya akan menjadi raja rimba.

Ketika ada domba yang hendak berkawan dengan singa, maka ia harus berubah menjadi singa. Kalau tetap menjadi domba, ia akan menjadi santapan empuk singa. Minimal menjadi domba berbulu singa.

Sebelumnya diberitakan, anggaran pendapatan untuk 106 anggota DPRD DKI Jakarta pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021 naik menjadi Rp 888,6 miliar, tepatnya Rp 888.681.846.000.

Hal itu dipicu oleh adanya usulan kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan pada tahun 2021 sebesar Rp 8,38 miliar, tepatnya Rp 8.383.791.000.

Artinya, setiap anggota Dewan akan mendapat gaji sebesar Rp 698.649.250 (Rp 698,6 juta) per bulan yang mencakup pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, serta anggaran kegiatan sosialisasi dan reses.

Komponen anggaran ini agak berbeda dengan tahun 2020. Sebelumnya, gaji pokok anggota DPRD DKI dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan jabatannya.

Ketua DPRD mendapat Rp 168 juta, empat Wakil Ketua DPRD mendapat masing-masing Rp 128 juta, dan 101 anggota DPRD mendapat masing-masing Rp 129 juta.

Pendapatan tersebut belum dipotong Pajak Penghasilan (PPh) masing-masing sebesar Rp 18 juta.

Jika dirinci pada anggaran gaji, tahun 2021 nanti anggota Dewan rencananya akan beroleh gaji pokok sebesar Rp 173 juta, tepatnya Rp 173.249.250 per bulan. Itu belum dipotong PPh sebesar Rp 18 juta.

Artinya, gaji pokok anggota Dewan akan naik sebesar Rp 44 juta per bulan pada 2021.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan tahun 2020, gaji dan anggaran kegiatan anggota DPRD DKI Jakarta akan naik sebesar Rp 569,6 juta (Kompas.com, 2 Desember 2020).

Namun, setelah memicu polemik gara-gara "nyanyian" PSI, rencana kenaikan gaji dan tunjangan itu dibatalkan.

Kini, PSI dikucilkan. Tapi, simaklah apa kata PSI. "Apa pun yang terjadi, kami akan terus menyuarakan kepentingan rakyat. Kami terus berkomitmen menjaga uang rakyat.

Tentunya pilihan yang diambil kami kemarin akan membawa konsekuensi secara politik," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar, Senin (14/12).

Seorang pendekar sejati memang tak pernah takut untuk berjalan sendiri. Itulah PSI kini. Entah esok atau lusa. Sebab di dalam politik itu tak ada kawan atau lawan abadi. Yang abadi adalah kepentingan.

Terlepas dari sikap PSI, bila usulan kenaikan gaji dan tunjangan yang sangat fantastis kemarin itu jadi disahkan, lalu logika semacam apakah yang dapat menjelaskan?

Tunjangan perumahan akan naik menjadi Rp 110.000.000 per bulan. Akal sehat semacam apakah yang dapat menjelaskan hal ini?

Apa para wakil rakyat itu memang belum punya rumah? Lalu selama ini mereka tinggal di mana: hotel, apartemen, rumah kontrakan atau lainnya?

Tidakkah mereka tahu bahwa di Ibu Kota masih banyak orang tinggal di atas sungai, kolong jembatan, kolong jalan tol, atau bahkan menjadi "manusia gerobak"?

Tunjangan komunikasi akan naik menjadi Rp 21.500.000 per bulan. Apakah para wakil rakyat itu kerjanya hanya bertelepon seharian sehingga dalam sebulan akan menghabiskan pulsa senilai Rp 21,5 juta?

Tunjangan transportasi akan naik menjadi Rp 35.000.000 per bulan.

Apakah kerja para wakil rakyat itu berputar-putar saja di jalanan seharian, sehingga menghabiskan bahan bakar minyak senilai Rp 35 juta sebulan?

Lebih parah lagi, usulan tersebut diajukan di tengah pandemi Covid-19, ketika rakyat dalam kondisi menderita.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) marak, angka kemiskinan naik.

Apakah mereka menutup mata, telinga dan hati nurani? Mereka benar-benar telah kehilangan "sense of crisis".

Data Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta, selama pandemi Covid-19, sebanyak 172.222 pekerja dari 16.198 perusahaan dirumahkan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, angka kemiskinan di DKI Jakarta naik sebesar 1,11 persen, dari semula 3,42 persen pada September 2019, menjadi 4,53 persen pada Maret 2020. Ini merupakan angka terbesar di Indonesia.

PSI, sekali lagi, kalian tak sendiri.

* Karyudi Sutajah Putra: Wartawan, Penulis, Warga DKI Jakarta.