Baca tanpa iklan
Di antaranya kasus korupsi proyek Simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri tahun 2013. Kasus-kasus itu bakal diungkap atau tidak, tergantung KPK.
Yang jelas, penetapan tersangka Aziz Syamsuddin bisa menjadi entry point bagi pengusutan kasus-kasus Aziz lainnya. Juga untuk membuka kotak Pandora patgulipat penyusunan anggaran di DPR.
Bubarkan MKD!
Mungkin karena sadar bahwa perkara Aziz Syamsuddin bisa merembet ke mana-mana, terutama ke kolega-koleganya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) melempem.
Kasus dugaan pelanggaran etik Aziz Syamsuddin terkait korupsi DAK Lampung Tengah itu sebenarnya sudah diadukan ke MKD sejak 2017. Tapi sampai sekarang tak kunjung diproses.
MKD berlindung di balik dalih legal formal. Misalnya, pengadunya setelah diverifikasi tidak jelas legal standing-nya.
Ketika Aziz Syamsuddin sudah ditangkap KPK pun, MKD masih berkilah. Pimpinan MKD mengaku tidak mau mengintervensi proses hukum Aziz di KPK. Mereka menunggu bola muntah dari KPK.
Padahal, itu hanya alibi belaka. Sebab dugaan pelanggaran etik yang diurus MKD berbeda klasternya dengan proses hukum di KPK.
Derajat etik lebih tinggi daripada hukum. Melanggar hukum sudah pasti melanggar etik.
Tapi melanggar etik belum tentu melanggar hukum.
Melempemnya MKD terhadap Aziz Syamsuddin mengingatkan kita akan sikap MKD yang sama saat menghadapi kasus Setya Novanto yang saat itu menjabat Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar.
Jika MKD baru bertindak setelah ada tindakan hukum dari KPK atau aparat penegak hukum lain, lalu apa gunanya MKD? Bubarkan saja karena MKD tak ada guna.
Mengapa pula Aziz Syamsuddin harus mangkir dari pemeriksaan KPK dengan dalih sedang menjalani isolasi mandiri Covid-19 sehingga harus dijemput paksa?
Mengapa ia tidak segagah berani saat minta fee?
Melihat sikap pengecut Aziz, kita pun pesimistis ia berani "bernyanyi".
Sebab wakil rakyat asal Lampung itu akan takut dimusuhi kolega-koleganya. Krisdayanti yang baru "bernyanyi" soal gaji DPR saja sudah dimusuhi, kok.
Apalagi jika Aziz "bernyanyi" dan membuka kotak Pandora. Maka KPK perlu membuka paksa kotak Pandora itu.
* Karyudi Sutajah Putra: Pegiat Media, Tinggal di Jakarta.