Hakim tidak hidup di ruang hampa. Hakim mengamati dinamika kehidupan masyarakatnya.

Dalam konteks UU No 11 Tahun 2020, mungkin mereka berpandangan UU Cipta Kerja itu kurang berpihak pada rakyat. 

Secara substantif, DPR tidak boleh mengintervensi hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Sebab hal itu akan melanggar prinsip indepemdensi dan imparsial hakim dan pengadilan, dan juga melanggar prinsip "check and balances" tadi.

Analog, DPR juga melakukan "fit and proper test" atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), calon gubernur Bank Indonesia (BI), calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komnas HAM dan sebagainya. Tapi begitu mereka menjabat di institusi masing-masing, DPR tak boleh melakukan intervensi.
Mestinya terhadap MK pun DPR bersikap demikian. 

Indonesia adalah negara hukum yang menjadikan supremasi hukum sebagai panglima. Akan tetapi hukum juga produk politik dari pemerintah dan DPR.

Maka ketika DPR dan/atau pemerintah memgintervensi hukum, banyak aparat penegak hukum yang tidak berdaya. Salah satunya hakim MK Aswanto. Ia menghadapi buah simalakama!

*) Dr Anwar Budiman SH MH, Dosen Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana.