Oleh: Poempida Hidayatulloh

TRIBUNNERS - Menyikapi fenomena relawan yang mendukung atau meninggalkan Capres, rasanya saya bersalah kalau berdiam diri saja.

Ada beberapa hal yang ingin saya angkat dalam konteks relawan ini.

Basis kegiatan relawan ini memang muncul di Era Presiden Joko Widodo.

Di mana dua kali Pilpres para relawan Pendukung Jokowi nampak memberikan warna tersendiri pada basis kemenangan dia kali Pilpres di 2014 dan 2019.

Mengapa harus ada Relawan? Mungkin ini untuk mengisi kekosongan yang ada di ruang publik yang tidak terisi oleh Partai Politik maupun Ormas.

Sehingga bagi mereka yang tidak diwadahi oleh keduanya senantiasa membentuk Relawan.

Parpol dan Ormas sudah diatur secara jelas dalam peraturan dan perundangan, terlepas masih kurang transparannya manajemen Parpol dan Ormas namun tata kelola untuk pertanggungjawaban terhadap publik itu telah tertata dengan jelas.

Baca juga: GP Mania Bubar, Berikut Ini Daftar Relawan Ganjar Pranowo Lainnya, Ada Ganjarist hingga Teman Ganjar

Lalu bagaimana dengan Relawan?

Bagaimana bentuk tata kelola organisasi Relawan ini?

Apakah menggunakan dana - dana publik atau sponsor? Bagaimana pertanggungjawabannya?

Apakah dilaksanakan audit pada pengelolaan Relawan ini? Lalu jika terjadi masalah seperti penggunaan dana dari hasil pencucian uang misalnya, bagaimana sanksi nya?

Organisasinya dibentuk berdasarkan badan hukum apa? Apakah ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya.

Basis pertanggungjawabannya apakah tanggung renteng (kolektif) atau personal?

Artinya jika terjadi masalah hukum apakah yang bertanggung jawab seluruh anggota relawan atau hanya sebagian saja.

Dalam isu-isu inilah yang menurut hemat saya perlu adanya governance (tata kelola) yang lebih jelas dan lebih baik.

Karena bagaimana pun juga pada akhirnya relawan politik ini tidak sukarela, tapi juga menuntut timbal balik dari jagoan mereka jika menang nanti.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pemikiran kita bersama.