TRIBUNNEWS.COM, YOGYA – Sekurangnya ada tiga perkembangan terbaru dan menarik terkait konflik Israel-Hamas dan serangan tanpa henti ke warga Palestina di Jalur Gaza.

Pertama, pernyataan Dubes Israel di PBB, Gilad Erdan, yang meminta Sekjen PBB Antonio Gutteres meletakkan jabatan.

Gutteres oleh Israel dinilai berpihak pada Hamas, serta membenarkan aksi terorisme dan pembunuhan yang dilakukan kelompok itu ke warga Israel.

Terkait sikap ini, Israel menghentikan pemberian visa ke para pejabat PBB yang akan berkunjung ke negara itu atau ke Palestina.

Gutteres sudah menjelaskan, tidak ada satupun pernyataannya seperti dituduhkan Israel. Gutteres menegaskan mengutuk semua tindak kekerasan oleh dan ke pihak manapun.

Perkembangan kedua yang menarik, AS menolak usulan penghentian permusuhan atau proposal gencatan senjata yang diusulkan lewat Dewan Keamanan PBB.

Proposal ini diusulkan Brasil, disetujui 12 anggota Dewan Keamanan PBB, dua anggota abstain, dan hanya AS sebagai pemegang hak veto, yang menolaknya.

Penolakan ini menggambarkan dukungan total, atau dukungan tanpa syarat (unconditional support) Washington kepada Israel.

Penolakan ini sekaligus memupus upaya menghentikan semua kekerasn yang dilakukan Israel ke rakyat Palestina, baik di Tepi Barat ataupun Jalur Gaza.

Penolakan AS ini juga mendorong Israel meningkatkan aksi-aksi kejam dan impuniti di wilayah pendudukan Palestina.

Baca juga: Memori Tragedi Sabra Shatila dan Genosida di Jalur Gaza

Baca juga: Invasi Darat Israel ke Jalur Gaza Ditunda atau Batal?

Baca juga: Siapa Membom Rumah Sakit Al Ahli di Jalur Gaza?  

Kasus ketiga yang tak kalah menarik untuk dicermati, Israel mengancam akan menutup saluran televisi Al Jazeera dari Qatar.

Upaya ini senada dengan Upaya Menlu AS Antony Blinken yang menekan pemerintah Qatar agar berusaha menurunkan tensi pemberitaan jaringan televisi itu.

Menurut pemberitaan outlet media Axios di AS, Blinken secara langsung meminta Qatar bersikap tegas untuk tidak menyokong Al Jazeera dan menghentikan dukungannya ke Hamas.

Pemerintah Qatar sepenuhnya atau sebagian mendanai operasi jaringan global stasiun televisi Al Jazeera ini.