Modi menegaskan dia tidak akan menjadi orang kedua setelah Keshubhai, dan dia akan mengambil kendali penuh atau tidak sama sekali.

Empat bulan kemudian, pada Februari 2002, terjadi peristiwa yang menentukan Modi ketika kerusuhan pecah di seluruh Gujarat menyusul pembakaran kereta api di dekat stasiun kereta Godhra.

Kompartemen tersebut membawa sukarelawan yang terlibat dalam agitasi untuk Kuil Ram di Ayodhya, yang semakin meningkat sejak pembongkaran Masjid Babri pada Desember 1992.

Masjid itu didirikan di tempat yang diklaim sebagai tempat kelahiran Dewa Ram dalam mitologi Hindu India.

Kompartemen tersebut melewati daerah kumuh Muslim Godhra saat pembakaran terjadi, menewaskan 59 penumpang.

Sebagai pembalasan, kerusuhan terjadi selama tiga hari berikutnya di seluruh Gujarat. Jumlah korban tewas resmi akibat kekerasan tersebut adalah 1.053; secara tidak resmi, perkiraannya sekitar 2.500.

Persepsinya Modi telah membiarkan hal ini terjadi, termasuk pembunuhan brutal terhadap mantan anggota parlemen Partai Kongres, yang diduga menelepon Modi ketika massa sedang berdiri di luar rumahnya.

Mahkamah Agung kemudian membebaskan Modi. Namun, Perdana Menteri Atal Behari Vajpayee tidak senang dengan cara Modi menangani kerusuhan tersebut.

Vajpayee ingin Modi mengundurkan diri, dan secara terbuka mengingatkannya akan “raj dharma” (tugas raja).

Namun Advani membujuk Vajpayee untuk membiarkan Modi tetap tinggal, dan pada pemilihan legislatif negara bagian berikutnya – yang pertama dipimpin oleh Modi – mengembalikannya ke kekuasaan dengan suara mayoritas.

Modi tidak pernah menyesali kerusuhan atau perannya – hal itu kini menjadi “mereknya”, dan menarik banyak umat Hindu untuk mendukungnya.

Meski menjabat sebagai Menteri Utama di negara bagian India, ia harus menanggung penghinaan karena ditolak visanya ke AS dan diabaikan oleh badan-badan industri nasional.

Namun seorang pengusaha Gujarat yang sederhana datang menyelamatkannya.

Gautam Adani menyelenggarakan beberapa pertemuan puncak bisnis Gujarat yang meriah, menampilkan Modi sebagai seorang jenius dalam pembangunan.

Ketika partai tersebut menantikan Pemilu 2014, tidak ada semangat bagi Advani, pemimpin yang kalah dalam Pemilu 2009.

Populis saat India Kelelahan

Sebaliknya, para pemimpin lain BJP menemukan di seluruh negeri, orang-orang membicarakan Modi agar memimpin partai tersebut.

Mereknya mendapat daya tarik lebih besar dalam lingkungan geopolitik yang semakin terpolarisasi.

Setelah lelah dengan pemerintahan Manmohan Singh yang telah berkuasa selama satu dekade, BJP, yang dipimpin Modi, memenangkan mayoritas kursi parlemen.

Ini kemenangan pertama sejak 1984 (ketika mendiang Rajiv Gandhi menyapu bersih pemilu setelah pembunuhan ibunya, Indira Gandhi).

Dengan mandat ini, Modi mulai melaksanakan hal-hal yang telah dikatakan oleh RSS sebagai agendanya sejak kemerdekaan.

Pertama adalah pendekatan konservatif fiskal, yang mana prioritas pemerintah adalah memungkinkan industri swasta untuk memimpin perekonomian.

Dua kekuatan industri yang diunggulkan adalah industrialis terbesar di Gujarat – Adani dan kepala Reliance Industries, Mukesh Ambani.

Pada November 2016, Modi tiba-tiba melakukan demonetisasi pada mata uang bernilai tinggi.

Pemerintahannya memberikan berbagai alasan – untuk melawan uang gelap, untuk melawan pemalsuan, untuk menurunkan peredaran mata uang, untuk melawan terorisme, untuk memfasilitasi peralihan ke sistem pembayaran digital.

Tapi tidak ada satupun dari alasan tersebut yang bisa dicapai Modi. Sebaliknya, empat bulan kemudian, kampanye dimulai di Uttar Pradesh (UP), negara bagian terbesar di India.

Para penentang BJP, yang diyakini memiliki banyak uang untuk belanja lapangan, hanya mempunyai surat-surat yang tidak berguna, dan BJP menang telak.

Dalam politik India, jalan menuju New Delhi dikatakan melalui Uttar Pradesh.

Terorisme yang tidak kunjung berakhir dibuktikan dengan serangan pada Februari 2019 di Pulwama di negara bagian perbatasan Jammu dan Kashmir (J&K), yang menewaskan 40 personel paramiliter.

Modi membalas dengan mengirimkan jet tempur melintasi perbatasan, menunjukkan pemerintahnya tidak segan-segan melakukan serangan balik.

Hal ini membantunya memenangkan pemilihan parlemen dua bulan kemudian, dengan mayoritas lebih besar, dan masa jabatan kedua yang penting.

Pada 5 Agustus 2019, ia memenuhi tuntutan lama sayap kanan untuk mengakhiri status konstitusional khusus Jammu Khasmir, membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dikuasai Delhi.

Tak lama kemudian, Mahkamah Agung India mengizinkan pembangunan Kuil Ram di Ayodhya, yang diresmikan Modi pada Januari 2024 dan dirayakan secara luas di seluruh negeri.

Modi Sukses Konsolidasi Kekuasaan

Dalam perjalanannya, Modi telah mengambil beberapa langkah untuk memusatkan kekuasaan.

Ia sedang terlibat tarik-menarik dengan Mahkamah Agung mengenai legislasi yang memungkinkan pemerintah mempunyai hak menentukan dalam penunjukan hakim (saat ini dilakukan oleh konsorsium hakim).

Dia telah mengubah aturan penunjukan Komisi Pemilihan Umum, mencopot Ketua Hakim India dari panel penunjukan yang beranggotakan tiga orang dan menggantinya dengan seorang menteri.

Dia telah menghapuskan Komisi Perencanaan, yang dibentuk PM pertama India, dan menggantinya dengan Niti Aayog; komisi ini merupakan warisan dari PM Nehru dalam merumuskan rencana lima tahunan.

Dia telah melemahkan negara-negara bagian dengan menggerogoti bagian pendapatan mereka, yang dikumpulkan melalui Pajak Barang dan Jasa (GST).

Dia telah membangun parlemen baru, meskipun partai-partai oposisi mengklaim mereka tidak diajak berkonsultasi.

Badan-badan pusat memburu lawan-lawan politik pemerintah di negara bagian.

Berdasarkan konstitusi India, kepolisian adalah urusan negara, dan sebelumnya, Biro Investigasi Pusat (CBI) hanya dapat beroperasi di suatu negara bagian jika diminta oleh pemerintah daerah.

Kini, Badan Investigasi Nasional (NIA) dan Direktorat Penegakan Hukum (ED) bertindak tanpa hambatan dari pemerintah negara bagian.

Dalam kampanyenya saat ini, Modi mengatakan hal ini terjadi karena upayanya melawan korupsi.

Namun Mahkamah Agung tahun ini mengizinkan masyarakat untuk melihat rincian skema Electoral Bond, sesuatu yang dicetuskan oleh pemerintahan pertama Modi.

Dari $1,9 miliar yang terkumpul, 47 persen disalurkan ke BJP – dari perusahaan-perusahaan yang baru saja digerebek oleh ED, atau diancam dengan tindakan hukum, atau yang dalam beberapa hari mendapatkan kontrak dan tender yang menguntungkan.

Bahkan di dalam partainya sendiri, Modi tetap menjadi yang pertama di antara yang sederajat.

Keputusan pemerintah dikatakan berasal dari Kantor Perdana Menteri, bukan dari masing-masing kementerian terkait.

Distribusi nominasi partai-partai baru-baru ini untuk bersaing dalam pemilihan parlemen mendatang memberikan pesan: semuanya dapat ditiadakan.

Tapi tidak semuanya berjalan mulus. Undang-undang Amandemen Kewarganegaraan – yang seolah-olah mengizinkan pengungsi Hindu untuk menetap di India – telah disahkan tetapi belum diterapkan karena adanya protes di seluruh negeri.

Pengangguran masih menjadi masalah yang berkepanjangan, terutama di kalangan generasi muda.

Perekonomian telah pulih sejak pandemi Covid-19, lebih baik dibandingkan banyak negara di dunia, namun tidak cukup untuk membawa India ke posisi yang sama dengan Tiongkok, negara impian kelas menengah India.

Tiongkok adalah masalah kebijakan luar negeri terbesar India. Pada Juni 2020, pasukan India dan Tiongkok bentrok di Lembah Galwan di wilayah pegunungan dataran tinggi Ladakh.

Dua puluh tentara India dan empat tentara Tiongkok tewas. Modi tidak mau mengakui apa yang ditunjukkan peta satelit – bahwa lahan yang sebelumnya berada di kawasan tak bertuan di Garis Kontrol Aktual (LAC) kini telah diambil alih Tiongkok.

Hal ini juga berarti Pakistan tidak lagi menjadi masalah geopolitik utama India, mencerminkan pandangan kelompok sayap kanan bahwa Pakistan sebaiknya tidak terlibat dalam masalah ini untuk jangka waktu yang lama.

Masalah terbesar dalam negeri akhir-akhir ini adalah kekerasan di Manipur yang dimulai pada Maret 2023 dan membayangi pemilu di negara bagian perbukitan di bagian timur laut tersebut.

Modi belum pernah mengunjungi negara bagian tersebut sejak kekerasan meletus – mengenai hak konstitusional berbagai kelompok di negara bagian tersebut.

Namun baru-baru ini ia menegaskan kepada sebuah surat kabar lokal, pemerintahnya melakukan intervensi tepat waktu untuk menyelamatkan situasi.

Memang benar, korban terbesar kekerasan ini – suku pegunungan Kristen yang dikenal sebagai Kuki-Zo – telah mengumumkan mereka akan memboikot pemilu.

Hal yang paling penting – seperti yang ditunjukkan oleh survei terbaru yang dilakukan oleh Pusat Studi Masyarakat Berkembang (CSDS) –identitas India sebagai negara Hindu telah terkonsolidasi.

Orang mungkin tidak berencana untuk mengunjungi Kuil Ram, namun mereka mengungkapkan kebahagiaan karena kuil tersebut dibangun.

Jika terpilih kembali, Modi tahu apa yang diharapkan darinya: sebuah fase transformasi dalam sejarah India.

India telah memiliki tenaga nuklir, program luar angkasa, industri berat, universitas kelas dunia, infrastruktur besar seperti bendungan dan jembatan – rangkuman pembangunan antara 1947-2014.

Apa yang kini ingin dilakukan India, dan juga Modi, saat ini adalah membentuk identitas Hindu yang kuat agar kehadirannya diperhatikan di dunia, baik budaya, bahasa, ekonomi, dan politik.(Setya Krisna Sumarga/Editor Senior Tribun Network)