News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pusat Data Nasional

Keamanan Digital, Butuh 'Political Will' Pemerintah

Editor: Malvyandie Haryadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Agnes Nadapdap, Peneliti Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) di Jakarta.

Menegakkan hukum dalam domain siber memerlukan penguatan institusi dan peraturan yang tegas dan jelas.

Ini termasuk hadirnya kebijakan terintegritas yang memastikan bahwa semua aspek keamanan informasi negara diatur secara komprehensif dan koheren.

Dengan melibatkan penyusuan dan implementasi regulasi pemerintah yang mampu memberikan peran pada setiap lembaga pemerintah maupun stakeholder untuk meningkatkan kualitas pemantauan, pengendalian juga kemudahan untuk dapat menyusun strategi dalam dalam melindungi aset informasi negara.
 
Eksistensi kejahatan siber yang tidak pandang bulu, sudah sepatutnya memicu pembuatan kebijakan integrasi yang mendukung kolaborasi efektif antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional dalam menghadapi ancaman lintas negara.

Ini mencakup pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan harmonisasi regulasi yang memperkuat pertahanan keamanan digital secara global.

Infrastruktur yang memadai, seperti sistem database dan teknologi pendukung lainnya, harus terus diperbarui untuk mengatasi berbagai modus operandi kejahatan siber.
 
Melalui pendekatan regulasi yang terstruktur, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemain utama di panggung keamanan siber global.

Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang terintegrasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, membangun kesadaran masyarakat, dan menegakkan hukum dengan konsisten dan tegas.

Dengan langkah-langkah ini, tidak hanya akan melindungi data dan sistem dari serangan yang semakin kompleks, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri keamanan siber lokal untuk bersaing secara global
 
Refleksi
 
Meskipun kesadaran akan pentingnya keamanan digital telah meningkat, masih banyak organisasi dan individu yang belum sepenuhnya memahami risiko yang terlibat serta strategi yang tepat untuk melindungi diri mereka.

Tantangan ini tidak hanya lokal tetapi juga melintasi batas negara, menekankan perlunya kerja sama internasional yang lebih erat dalam intelijen siber dan penegakan hukum.

Untuk menghadapi tantangan ini, kolaborasi yang solid antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran, keahlian, dan infrastruktur yang diperlukan guna membangun keamanan digital yang tangguh dan berkesinambungan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini