Tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang adalah pengkhianatan paling telanjang terhadap sumpah itu.
 
Jika ada menteri yang hanya berfokus pada pencitraan dan tidak menunjukkan prestasi yang konkret, maka evaluasi dan bahkan pergantian kabinet bisa menjadi langkah yang diperlukan. Dalam sistem presidensial, hak prerogatif presiden untuk mengganti menteri adalah hal yang wajar. 

Argumen di balik gagasan "bersih-bersih" kabinet adalah untuk memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh orang yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen untuk bekerja demi kepentingan rakyat. 

Kinerja nyata harus menjadi prioritas utama. 

Capaian seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, perbaikan infrastruktur, atau peningkatan kualitas pendidikan, jauh lebih berharga daripada sekadar pencitraan di media. 

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak diukur dari seberapa baik ia "bermain di panggung depan," tetapi dari seberapa signifikan dampak positif yang diberikan kepada masyarakat melalui kerja keras dan prestasi nyata di "panggung belakang." 

Tentang Penulis

Dr. Hasrullah, MA. adalah seorang dosen tetap di Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (UNHAS) yang dikenal luas sebagai akademisi, penulis, dan komentator komunikasi politik di media nasional dan lokal.

Dr. Hasrullah dikenal sebagai sosok yang vokal dan produktif dalam kajian komunikasi politik, serta aktif membangun atmosfer akademik yang kritis dan kontekstual. 

Ia juga sering menjadi narasumber dalam diskusi publik dan media massa terkait demokrasi lokal dan nasional.

Pendidikan:

S1 Ilmu Komunikasi

S2 Ilmu Komunikasi

S3 dengan spesialisasi Komunikasi Politik

Mata kuliah yang diampu:

Pengantar Ilmu Komunikasi

Teori Komunikasi

Komunikasi Politik

Aktif sebagai kolumnis tetap di media cetak lokal seperti Fajar, dan penulis di media nasional seperti Kompas, Bisnis Indonesia, Jayakarta, dan lainnya.