Pertanyaan krusial pun muncul: cukupkah Rp 10.000 untuk sepiring makanan yang benar-benar "bergizi" saat ini? Para ahli meragukannya. 

Di sinilah kontradiksi pertama terungkap.

Upaya mencapai skala kuantitatif yang masif justru berisiko mengorbankan janji kualitatif yang terkandung dalam nama program itu sendiri. 

Piring yang sampai ke tangan anak-anak mungkin terisi, namun apakah nutrisinya memadai untuk membangun 
generasi unggul? 

Baca juga: Pimpinan Komisi IX DPR Minta Tim Investigasi Keracunan Makan Bergizi Gratis Libatkan Unsur Sipil

Mimpi Buruk Logistik dan Kebijakan Sentralisasi 

Tantangan tak berhenti di soal anggaran.

Seperti Sulaiman yang harus melayani makhluk di darat dan laut, program MBG berhadapan dengan mimpi buruk logistik di negara kepulauan. 

Menjangkau jutaan anak di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T) adalah tantangan monumental. 

Kesenjangan infrastruktur menjadi jurang pemisah antara rencana dan realita. 

Untuk melayani seluruh target, dibutuhkan sekitar 30.000 dapur umum modern (SPPG) pada 2027, namun hingga pertengahan 2025, jumlah yang operasional berjalan baru di kisaran 1.800 unit. 

Di tengah kompleksitas ini, pemerintah memilih model pengelolaan terpusat oleh Badan Gizi Nasional (BGN). 

Pendekatan "satu resep untuk semua" ini abai terhadap keragaman kondisi geografis, sosial, dan budaya 
Indonesia.

Para analis kebijakan mengingatkan, model kaku dan sentralistik seperti ini rentan inefisiensi dan tidak fleksibel. 

Padahal, program serupa yang telah berhasil di Brasil dan India justru menerapkan model desentralisasi, memberdayakan pemerintah daerah dan sekolah untuk mengelola program sesuai konteks lokal. 

Puncaknya, masalah kualitas dan keamanan pangan menjadi momok yang menakutkan. 

Anggaran per porsi yang minim, ditambah pengawasan yang lemah, telah membuahkan konsekuensi tragis.