Secara konkret, hal ini berarti beberapa hal. 

Pertama, prioritaskan penargetan strategis alih-alih ambisi universal yang membabi buta. 

Akui keterbatasan sumber daya dan fokuskan program pada wilayah dengan tingkat kemiskinan dan stunting tertinggi. Ini jauh lebih adil dan efisien. 

Kedua, rangkul pemberdayaan terdesentralisasi. 

Berikan kewenangan kepada pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas lokal untuk mengelola pengadaan, menu, dan pengawasan. 

Ini akan memotong rantai birokrasi yang rumit, menghidupkan ekonomi lokal secara nyata, 
dan mengurangi risiko korupsi. 

Ketiga, utamakan kualitas dan keberlanjutan di atas kecepatan dan skala. 

Sebelum berekspansi, selesaikan dulu masalah fundamental terkait keamanan pangan, standar gizi, dan mekanisme pengawasan yang transparan. 

Bangun pondasi yang kokoh, bukan istana pasir yang megah namun rapuh. 

Pelajaran dari Nabi Sulaiman, juga mengajarkan bukan untuk berhenti berambisi. 

Memberantas kelaparan adalah cita-cita yang harus terus kita perjuangkan. 

Namun, kisah itu mengajarkan bahwa kekuatan sejati sebuah pemerintahan tidak diukur dari kemegahan gestur kebijakannya, melainkan dari kebijaksanaannya untuk memahami kompleksitas, kerendahan hati untuk mengakui keterbatasan, dan kemampuannya untuk memupuk kekuatan yang sudah ada di tengah rakyatnya. 

Inilah jalan untuk beralih dari perjamuan agung yang sesaat menuju sistem berkelanjutan yang menopang bangsa dari akarnya.