Kebijakan ini menyentuh sektor yang sangat sensitif dan strategis, karena menyangkut hajat hidup jutaan rakyat yang selama ini terabaikan dan hanya menjadi objek penderita.

Menariknya, serangan tidak berhenti pada Zulhas. Isu kemudian melebar ke figur kabinet yang diduduki oleh Menteri PAN seperti  Yandri Susanto, Menteri Perdagangan, hingga muncul aksi demonstrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dari Aliansi yang memiliki keterkaitan dengan kelompok tertentu.

Dalam negara demokrasi, penyampaian aspirasi tentu sah. Namun publik juga berhak bertanya: mengapa isu ini berkembang secara simultan dan saling terhubung, dari bencana, kebijakan pangan, hingga kementerian teknis yang semuanya diamanatkan Presiden kepada PAN. 

Lebih jauh, narasi hoax yang beredar mulai mengarah secara sistematis pada tudingan mengenai kepemilikan perusahaan Presiden Prabowo Subianto di wilayah-wilayah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. 

Jika ditarik lebih dalam, arah isu ini menunjukkan bahwa yang disasar bukan hanya Zulhas sebagai individu, tetapi mengarah pada PAN sebagai parpol yang setia sejalan dengan Presiden Prabowo, menjadi "pagar betis" sekqligus eksekutor dalam menjaga dan mengamankan kebijakan strategis Presiden dalam upaya mensejahterakan rakyat. 

Dalam konteks kebijakan pangan, publik perlu memahami bahwa sektor ini selama bertahun-tahun tidak lepas dari praktik rente, permainan distribusi, dan mafia tata niaga.

Ketika pemerintah mulai menata ulang sistem, memperpendek rantai distribusi, dan memastikan harga gabah berpihak pada petani, pupuk murah, maka kepentingan lama yang selama ini diuntungkan oleh sistem tersebut berpotensi merasa terganggu.

Di titik inilah, serangan narasi sering kali muncul bukan untuk memperbaiki kebijakan, tetapi untuk melemahkan figur yang menjalankan kebijakan tersebut.

Opini ini tidak dimaksudkan untuk menutup ruang kritik terhadap Zulkifli Hasan atau pemerintah. Kritik adalah bagian penting dari demokrasi.

Namun kritik yang sehat harus dibangun di atas data, konteks, dan niat memperbaiki, bukan hoaks, fitnah, atau eksploitasi bencana kemanusiaan, serta bertujuan memecah belah bangsa.

Pertanyaan “Siapa Membidik Zulkifli Hasan?” pada akhirnya mengajak kita semua untuk berpikir lebih jernih apakah yang kita saksikan hari ini adalah kritik kebijakan, atau pertarungan kepentingan yang merasa terusik oleh perubahan kebijakan yang sepenuhnya memihak kepentingan rakyat. 

Mengutip pernyataan Menhan Syafrie Syamsudin dalam berbagai kesempatan, bahwa tidak boleh ada republik dalam republik, tidak boleh negara dikuasai oleh mafia, negara harus kuat agar dapat menjaga kekayaan dan mensejahterakan rakyat.