Masukan ini sangat penting mengingat berbagai upaya yang dilakukan oleh Polri dalam meraih keberhasilan peningkatan kepercayaan publik maupun kepuasan publik telah ada namun selalu tercoreng dengan berbagai masalah yang seharusnya tidak perlu terjadi. 

Penataan ulang organisasi, sumber daya manusia (struktur dan jabatan) hingga kebijakan telah dilakukan dengan optimal.

Akan tetapi salah satu masalah yang terlihat sangat sulit untuk diselesaikan adalah budaya Polri yang masih kental dengan represifitas dan kurangnya profesionalitas dan pengawasan di lapangan. 

Jika kita kembali melakukan pelacakan ke media massa termasuk media sosial, masyarakat lebih banyak menyangsikan perilaku dan budaya oknum Polri daripada hanya melulu terkait dengan aturan atau kebijakan.

Momentum Pembenahan dan Pengembalian Kepercayaan Publik

Kasus Tual dan berbagai kasus yang pernah melibatkan oknum Polri diakui telah menurunkan kredibilitas yang ingin dibangun Polri.

Belakangan juga terdengar kasus-kasus lain yang melibatkan oknum Polri seperti keterkaitan dengan bandar Narkoba hingga kasus-kasus pelanggaran lainnya. Banyak yang kemudian diberhentikan (secara kode etik) dan bahkan dipidana. 

Di Tual sendiri, juga tendengar banyak kasus yang diduga belum ditindaklanjut secara tuntas, seperti kasus pembunuhan remaja.

Penanganan kasus Tual dan berbagai kasus yang terjadi menjadi ujian bagi Polri dalam membangun kembali atau mempertahankan kepercayaan publik.

Kemarahan pimpinan dapat menjadi titik awal reformasi internal, tetapi publik akan menilai dari hasil akhir: bagaimana dengan ketegasan Polri dan sistem peradilan dalam menghukum pelaku? apakah ada keadilan bagi korban dan keluarganya.

Rehabilitasi, pelindungan, dan pemulihan lainnya, serta komitmen untuk mengevaluasi secara nyata dan berkelanjutan
 
Jika penanganan dilakukan secara terbuka, objektif, dan berkeadilan, maka peristiwa tragis ini dapat menjadi momentum pembenahan. Sebaliknya, jika terkesan defensif dan tertutup, maka kepercayaan publik berisiko tergerus.

 Demikian pula, jika permasalahan ini terjadi lagi, maka konsitensi dan responsivitas Polri tentu akan kembali dipertanyakan publik.

Ujian dan tantangan nyata bagi Polri saat ini untuk membuktikan kepada masyarakat akan konsistensi komitmennya.

Penutup

Tragedi yang menewaskan seorang pelajar di Tual bukan sekadar peristiwa lokal, melainkan cermin tantangan profesionalisme aparat penegak hukum di Indonesia.

Kemarahan Kapolri harus dimaknai sebagai komitmen untuk memperbaiki, bukan sekadar merespons tekanan publik. 

Dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu, akuntabilitas internal Polri harus berjalan seiring dengan mekanisme eksternal, termasuk pengawasan oleh lembaga maupun kontrol publik.