PENCOPOTAN Dadan Hindayana dari kursi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bisa dibaca sebagai evaluasi biasa. 

Namun ada satu aspek yang menarik untuk dicermati, komunikasi publik.

Dalam politik modern, pejabat tidak hanya dinilai dari apa yang mereka kerjakan, tetapi juga dari bagaimana mereka menjelaskan pekerjaannya kepada masyarakat.

Kebijakan yang baik bisa kehilangan dukungan karena komunikasi yang buruk.

Sebaliknya, kebijakan yang biasa saja dapat memperoleh legitimasi karena dikemas dengan baik.

Di sinilah persoalan Dadan Hindayana tampak menonjol.

Selama memimpin BGN, Dadan hampir selalu hadir dengan bahasa yang sama: angka. Triliunan rupiah anggaran. Jutaan penerima manfaat. Ribuan dapur umum.

Ratusan kabupaten. Target-target besar disampaikan hampir setiap pekan.

Padahal manusia tidak hidup dalam angka. Publik tidak merasakan program Makan Bergizi Gratis melalui tabel anggaran, melainkan melalui makanan yang diterima anak-anak mereka.

Mereka melihat kualitas lauk, ketepatan distribusi, dan berbagai kasus keracunan yang muncul di sejumlah daerah.

Di mata masyarakat, satu kasus keracunan sering kali lebih nyata daripada angka Rp268 triliun.

Ilmuwan politik Murray Edelman pernah menjelaskan bahwa masyarakat merespons kebijakan sebagaimana kebijakan itu dipersepsikan, bukan sebagaimana ia dirancang. Politik adalah dunia simbol. 

Publik membaca pesan, narasi, dan kesan yang dipancarkan para pemimpin.

Pandangan serupa datang dari Pippa Norris yang menunjukkan bahwa kepercayaan publik tidak hanya ditentukan oleh hasil kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun komunikasi yang kredibel dan konsisten.

Di sini, komunikasi Dadan terlihat terjebak dalam logika teknokratik. Ia berbicara seperti perencana program, padahal jabatan yang diembannya menuntut dirinya menjadi wajah publik dari salah satu program paling sensitif pemerintahan Prabowo.