Secara teknis fiskal, penjelasan itu mungkin benar. Namun persoalannya bukan pada benar atau salah. Persoalannya adalah apakah pernyataan itu memang perlu disampaikan oleh BGN.

Dalam birokrasi modern, tidak semua persoalan harus diperdebatkan di ruang publik. Banyak hal yang cukup diselesaikan melalui koordinasi antarlembaga.

Ketika sebuah badan teknis ikut masuk ke dalam perdebatan fiskal yang lebih luas, publik justru menangkap kesan adanya perbedaan suara di dalam pemerintahan.

Dalam ilmu komunikasi organisasi, kondisi ini disebut message fragmentation, ketika terlalu banyak aktor berbicara sehingga pesan utama pemerintah menjadi kabur.

Alih-alih meningkatkan transparansi, yang muncul justru kebingungan. Alih-alih memperkuat program, yang muncul justru kesan disharmoni.

Dari susu dua liter, serangga, motor listrik, Arab Saudi, hingga polemik Rp67 triliun, pola yang terlihat sebenarnya sama. Dadan terlalu sering masuk ke ruang komunikasi yang tidak perlu ia masuki.

Terlalu sering menjelaskan sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Terlalu sering merespons isu yang seharusnya dapat diselesaikan melalui jalur internal pemerintahan.

Akibatnya, publik tidak lagi fokus pada tujuan program. Mereka justru sibuk memperdebatkan pernyataan-pernyataan pejabat yang mengelolanya.

Padahal inti komunikasi publik bukanlah membuat pejabat terlihat aktif berbicara. Intinya adalah menjaga agar pemerintah berbicara dengan satu suara.

Dadan tampaknya lupa bahwa tugas seorang kepala badan bukan menjawab semua pertanyaan, melainkan memastikan pemerintah berbicara dengan satu suara.

Namun refleksi yang lebih penting mungkin bukan soal Dadan semata. Sebab jika berbagai persoalan yang muncul bersumber dari desain kebijakan yang terlalu ambisius, terlalu tersentralisasi, dan terlalu berorientasi pada ekspansi, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya orang yang memimpin program tersebut.

Butuh evaluasi atas program MBG secara menyeluruh. 

ya kan?