DPR: Kartel Daging Permainkan Harga
Wakil Ketua Komisi IV (Komisi Pertanian) DPR RI, Firman Subagyo, menegaskan distribusi daging di Indonesia sudah dalam permainan kartel pelaku impor.
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Gusti Sawabi
TRIBUNNEWs.COM JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV (Komisi Pertanian) DPR RI, Firman Subagyo, menegaskan distribusi daging di Indonesia sudah dalam permainan kartel pelaku impor.
"Yang paling berbahaya adalah daging sudah masuk bagian dari permainan kartel pelaku impor hanya dikuasai kelompok tertentu, dan ini sangat berbahaya ketika pelaku kartel bermain mata dengan pengambil kebijakan, karena sistem monopoli akan sangat merugikan rakyat sebagai konsumen dan harga akan dibawa kendali mereka," kata Firman ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (19/11/2012).
Diberitakan sebelumnya stok daging di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir menyusut. Harga daging melonjak dan sejumlah pedagang menghentikan penjualan daging.
Menurut Firman, agar monopoli daging tidak terjadi lagi maka UU Nakeswan harus segera direvisi untuk membatasi monopoli. "Dan kita buka lebar bagi negara-negara lain untuk melakukan investasi
Selama ini pasokan daging hanya dari Australia dan New Zaeland saja dan pemain importirnya orang-orang itu saja," kata politisi Golkar ini.
Lebih jauh Firman menegaskan sudah sejak lama sistem ketahanan pangan kita masih sangat-sangat lemah karena negara yang berpenduduk besar keetersediaan pangan hanya mengandalkan produk impor!
"Ini strategi yang salah yang dibangun pemerintah harusnya kita harus mampu melakukan swasembada baik itu beras, gula maupun daging," katanya. Apalagi, kata dia, Indonesia mempunyai penduduk terbesar nomor 4 di dunia.
"Dan kita mempunyai luas lahan yang sangat luar biasa baik untuk pertanian maupun peternakan oleh karena itu kalau pemerintah tidak merubah strategi pembangunan sektor pangan kita akan sangat rentan dengan kesulitan pangan dan termasuk daging," kata Firman.
Menurutnya perlu regulasi total dan didukung kebijakan nasional dan dukungan lintas sektor terkait.
(Aco)