TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Jajaran DPD Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Jabar menilai opsi dua harga jual BBM subsidi yang diajukan pemerintah sebagai kebijakan yang setengah hati. Organda Jabar pun menganggap opsi pemerintah itu kurang menguntungkan angkutan umum.

Menurut Ketua DPD Organda Jabar, Aldo F Wiyana, dua harga BBM bersubsidi tersebut secara teori memang dapat menguntungkan angkutan umum, tetapi kesamaan harga BBM untuk pelat kuning dan sepeda motor justru berpotensi menyebabkan pengguna mobil pribadi beralih mengunakan sepeda motor.

"Peluang beralih menggunakan sepeda motor dapat terjadi, bukan memanfaatkan kendaraan umum," kata Aldo kepada Tribun, Sabtu (20/4/2013).

Aldo menilai, rata-rata, pemilik kendaraan pribadi merupakan kalangan menengah dan menengah atas. Tentunya, mereka memilih beralih memakai sepeda motor. "Kecenderungan beralih menggunakan sepeda motor lebih besar daripada memanfaatkan angkutan umum. Itu karena mereka memiliki kemampuan membeli sepeda motor," katanya.
Karena itu Aldo menginginkan kenaikan BBM secara merata, yaitu kenaikan bagi semua kendaraan pribadi (pelat hitam), kecuali kendaraan berpelat kuning.

Menurut Aldo, seandainya kenaikan BBM secara merata diberlakukan pemerintah, maka hal itu dapat mendongkrak load factor angkutan umum, termasuk bus, angkutan kota (angkot), dan taksi.

Meski demikian, pemerintah tetap harus turun tangan dalam hal penyediaan dan perbaikan infrastruktur transportasi umum seperti halte, terminal, dan jalan raya. "Jalan yang rusak membuat biaya operasional dan perawatan meningkat karena waktu tempuh yang lebih lama sehingga membuat konsumsi BBM lebih banyak," katanya.

Lain halnya dengan para pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), yang menyatakan siap ketika pemerintah menaikkan harga BBM, baik sistem dua harga atau tidak.

Yedi Karyadi, pengusaha SPBU di Bandung, mengaku siap bila pemerintah memberlakukan opsi dua harga BBM bersubsidi. Pria yang juga menjabat Ketua BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jabar itu berpendapat, SPBU tidak akan mendapat hambatan saat kenaikan BBM bergulir. walau ada perbedaan harga untuk kendaraan plat hitam dan kuning.

Namun, ujarnya, pemerintah tetap harus memperhatikan dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan. "Itu (kecurangan) tidak tertutup dilakukan pemilik kendaraan berplat kuning atau sepeda motor.Mereka membeli BBM bersubsidi kemudian menjualnya kepada kendaraan pribadi," ujarnya. (win)