TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Kordinator Perekonomian RI, Hatta Rajassa menilai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) mutlak diperlukan dalam APBN Perubahan 2013. Penyertaan dalam pencabutan subsidi BBM ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari APBN Perubahan 2013.

"Ini harga mati jangan tanya iya atau tidak, tapi semua tergantung prosesnya lama atau tidak," katanya usai pelantikan Gubernur BI, Agus Martowardoyo, di Jakarta, Jumat (24/5/2013).

Ia juga mengharapkan APBN Perubahan 2013 bisa tertuntaskan dalam Paripurna DPR RI. Ia mengharapkan pembahasan dalam internal Fraksi Partai Politik di DPR RI bisa segera tertuntaskan dengan kesepahaman untuk menjaga kesejahteraan rakyat.

"Yang penting bisa diselesaikan di Paripurna meskipun alot di tingkat fraksi saya tekankan ini sudah bisa diketuk palu pada 17 Juni 2013 mendatang," katanya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (hanura) DPR RI menilai rencana pemberian kompensasi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bermotif politik. Sebab kompensasi tersebut selalu diberikan jelang Pemilu 2014.

"Ya kami melihat dana kompensasi yang diinginkan pemerintah lebih cenderung untuk kepentingan politik dari pada kepentingan ekonominya yaitu mensejahterakan masyarakat," kata Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Saleh Husin pada beberapa waktu lalu.

Hanura menuding pemerintah sengaja membuat rakyat susah dahulu dengan penaikan harga BBBM bersubsidi. Setelah itu, pemerintah tampil bak dewa penolong memberikan bantuan. "Ini pernah dilakukan pada periode lalu. Jadi memang program ini syarat dengan muatan politik untuk kepentingan kelompok tertentu menjelang pemilu," ungkapnya.

Sebelumnya, partai koalisi di Sekretariat Gabungan menyepakati penaikan BBM dan pemberian BLSM dengan syarat hanya selama enam bulan. Pemerintah sendiri mengeluarkan anggaran senilai Rp11,6 triliun dari APBNP 2013 untuk BLSM.