Nurdin: Sulit Tercapai Target Pendapatan Negara di RAPBN 2014
Dengan inflasi yang masih tinggi Pemerintah akan sulit mencapat target pendapatan negara sebesar Rp 1.662,5 triliun pada tahun 2014
Penulis: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan sulit mencapai pendapatan negara Rp 1.662,5 triliun sebagaimana ditargetkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pemerintah atas RUU APBN 2014 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, (16/8/2013).
"Dengan inflasi yang masih tinggi serta pengaruh ekonomi global yang masih mengancam, saya khawatir, Pemerintah akan sulit mencapat target pendapatan negara sebesar Rp 1.662,5 triliun pada tahun 2014, " kata Anggota Komisi XI DPR RI Ir Nurdin Tampubolon, usai mengikuti sidang paripurna pembukaan masa persidangan DPR dengan agenda penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Jika hanya mengandalkan pendapatan dari faktor pajak, wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara ( Sumut) 1 ini berpendapat target yang ditetapkan pemerintah sangat sulit mengingat pengaruh ekonomi global yang kurang menguntungkan dan inflasi yang masih tinggi.
Tetapi, jika pemerintah mau bekerja keras untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi secara luas, serta mengevaluasi alokasi anggaran dibeberapa departemen, Nurdin yakin target yang ditetapkan bisa tercapai.
Nurdin Tampubolon juga menilai postur RAPBN 2014 belum memperlihatkan untuk kesejahteraan rakyat dan masih banyak anggaran yang diberikan kepada rakyat secara tunai melalui berbagai program program seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
"RAPBN ini belum menunjukkan fokus terhadap rakyat pedesaan dan masih banyak anggaran yang diberikan kepada rakyat secara tunai, padahal itu tidak mendidik, dan tidak berkelanjutan, " kata Nurdin Tampubolon.
Nurdin menyoroti rendahnya anggaran pertanian dimana pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Pertanian hanya sebesar Rp15,5 triliun, padahal menurut politisi Hanura ini salah satu bidang yang seharusnya menjadi prioritas Pemerintah yakni memperbesar anggaran Pertanian.
Menurutnya, jika anggaran pertanian dialokasikan besar, maka akan meningkatkan konektivitas antar desa sehingga usaha dipedesaan bisa meningkat. Alokasi pertanian di APBN idealnya 10 persen. menyangkut pertanian secara luas termasuk penyediaan lahan.
