TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anjloknya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS tidak boleh dianggap remeh karena justru bisa menimbulkan krisis politik dan bahkan bisa mempercepat digelarnya pemilu.

"Presiden SBY jangan meremehkan anjlognya rupiah yang terus merosot akhir-akhir ini. Kalau dibiarkan dan hanya sibuk pencitraan politik menjelang pemilu 2014, maka krisis rupiah tersebut bisa menjadi krisis politik, yang justru bisa mempercepat digelarnya pemilu," kata bekas Menko Perekonomian era pemerintahan Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli dalam diskusi bertema “Perekonomian Indonesia dan Melemahnya Nilai Rupiah” di Komplek Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (30/8/2013).

Rizal mengatakan, saat ini lagi krisis rupiah dan pemerintah harus mengakui jujur, jangan bohong, lalu mencari solusi. Kalau pemerintah sibuk pencitraan politik, ditambah dengan korupsi di lingkaran Istana dan menteri-menterinya, maka krisis politik itu tak bisa dihindari.

Rizal mengaku aneh karena dalam kondisi krisis pemerintah masih sempat membuat pertumbuhan ekonomi 6,3 %, padahal perekonomian sudah lampu kuning.

“Mengapa? Karena ekonomi kita sudah mengalami 4 defisit, yaitu defisit neraca perdagangan minus 6 miliar dolar AS, defisit transaksi berjalan minus 8 miliar dolar AS, defisit ekspor minus 27 M dolar AS, dan krisis kepercayaan. Kalau defisit devisa negara minus 5 miliar dolar AS, maka rupiah bisa kuat,” katanya.

Rizal mempertanyakan, kemana presiden SBY dan menteri-menterinya selama ini, apa sibuk konvensi.

“Kalau lemahnya rupiah ini dibiarkan, dan pemerintah tak melakukan tindakan apa pun, maka ekonomi kita bisa masuk lampu ‘merah’ dan krisis tinggal tunggu waktu,” ujarnya.(js)