Indosat Serahkan Rencana Konkret Pemanfaatan Orbit Satelit ke Kemenkominfo
Atas upaya itu, Alexander meyakini pemerintah akan bersikap konsisten
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Direktur Indosat Alexander Rusli mengatakan demi menjaga kepentingan masyarakat Indonesia, pihaknya sudah memaksimalkan slot orbit satelit 150.5BT. Atas upaya itu, Alexander meyakini pemerintah akan bersikap konsisten.
Indosat kata Alexander juga telah meminta Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring perihal laporan kemajuan rencana peluncuran satelit PALAPA E pada Slot Orbit 150.5BT.
Hasilnya, rencana tersebut sudah mendapatkan respon baik dari Kemenkominfo.
"Demi menjaga kepentingan masyarakat luas dan memaksimalkan slot orbit yang dimiliki Indonesia ini," ujar Alexander dalam pernyataannya, Selasa(24/9/2013).
Lebih jauh Alexander menjelaskan, Indosat bukan hanya berupaya untuk mempertahankan slot orbit 150.5BT tetap menjadi milik Indonesia, namun juga untuk meningkatkan nilai slot orbit tersebut bagi Indonesia.
Beberapa langkah konkret yang dilakukan antara lain Indosat telah menandatangani perjanjian awal dengan Orbital Sciences.
Perjanjian ini merupakan bagian dari kontrak yang akan ditandatangani, dan disaksikan bersama oleh Presiden Amerika Serikat, Barack Obama dan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Kerjasama kami dengan Orbital Sciences akan memastikan bahwa satelit yang baru akan diluncurkan dalam waktu 26 bulan sejak kontrak ditandatangani. Dengan demikian satelit sudah akan berada di orbit dalam waktu yang cukup sebelum deadline ITU," kata Alexander.
Untuk meningkatkan nilai komersial dari slot orbit 150.5BT dan memperkuat sektor telekomunikasi dan penyiaran di Indonesia, kata dia, Indosat juga telah menandatangani MoU dengan JSAT-SkyPerfect pada bulan Juni 2013 serta dilanjutkan dengan rapat-rapat koordinasi di Tokyo maupun Jakarta untuk mewujudkan perjanjian.
"Dengan adanya kerjasama dengan JSAT-SkyPerfect, maka Indonesia akan memiliki akses terhadap filing Ku-Band, sehingga dapat memenuhi kekurangan frekuensi untuk penyiaran di Indonesia, dan lebih jauh, akan membantu pemerintah dalam melaksanakan program-program terkait dengan digital dividend untuk meningkatkan penetrasi broadband yang terjangkau di Indonesia," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan beberapa calon pelanggan potensial dari sektor Keuangan, Telekomunikasi maupun Penyiaran, telah menyatakan minatnya untuk menggunakan satelit PALAPA E tersebut.
"Selain itu kami juga mempersiapkan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan transponder bagi pemerintah maupun lembaga-lembaga pemerintah lainnya," ujarnya.